BERKABAR.COM - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Bistamam menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) virtual bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Pekanbaru pada Rabu (13/5/2026).
Rapat interaktif bertajuk "REBOAN: Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kemendagri" ini dipimpin langsung oleh Dirjen Otda Kemendagri secara daring.
Dalam rapat tersebut, Bupati H Bistamam didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil Fauzi Efrizal serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian (Kabag) terkait.
Forum REBOAN menjadi wadah strategis Kemendagri untuk menjaring aspirasi dari daerah terkait isu otda. Agenda utama rapat daring ini meliputi:
1.Evaluasi dan perbaikan kualitas layanan Ditjen Otda kepada Pemerintah Daerah.
2.Inventarisasi dukungan Ditjen Otda dalam pelaksanaan tugas kepala daerah.
3.Pembahasan isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertemuan ini diikuti terbatas oleh 10 Kepala Daerah secara langsung (tidak diwakilkan), termasuk Bupati Rokan Hilir, Bupati Nias Barat, Bupati Bulukumba, Bupati Tambrauw, Bupati Bangkalan, serta Walikota Pontianak, Sibolga, Padang Panjang, Pare-pare, dan Kediri.
Diskusi ini juga melibatkan Sekretaris Jenderal/Sekretaris dari 10 Kementerian/Lembaga terkait (seperti Kementerian Investasi, KKP, Kemenhub, Kemensos, Kemenkeu, hingga Badan Gizi Nasional), 8 Biro Pemerintahan Provinsi (termasuk Riau dan Jawa Timur), 9 Asisten Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta jajaran Direktur di lingkup Kemendagri.
Bupati Rokan Hilir, H Bistamam, menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum krusial bagi Pemkab Rohil untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan arah kebijakan nasional.
"Kami menyambut baik forum interaktif REBOAN ini. Pemkab Rohil berkomitmen penuh memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif. Sinkronisasi kebijakan dengan pusat adalah kunci utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Rokan Hilir," ujar Bistamam usai rapat.
Sebagai tindak lanjut, substansi masukan dari Pemkab Rohil juga akan disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Di tempat yang sama, Sekda Rohil Fauzi Efrizal menambahkan bahwa keterlibatan penuh jajaran kepala OPD dalam rapat ini bertujuan untuk langsung memetakan hambatan regulasi di lapangan.
"Seluruh kepala OPD sengaja dilibatkan agar kami bisa segera melakukan evaluasi internal. Langkah ini penting guna memastikan pelayanan publik di Rohil berjalan lebih cepat, transparan, dan terbebas dari kendala birokrasi," tegas Fauzi Efrizal.
Melalui forum ini, Pemkab Rohil berharap koordinasi horizontal dengan kementerian/lembaga terkait serta koordinasi vertikal dengan pusat semakin solid demi memajukan daerah.(rlsdiskominfotiksrohil)
Penulis: Redaksi
Editor: Ekas
Redaksi
