BERKABAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Dumai terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Dumai, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Dumai ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Johanes M.P. Tetelepta, serta dihadiri oleh 18 dari 35 anggota DPRD sehingga rapat dinyatakan resmi memenuhi kuorum.
Agenda ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan tingkat I terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis Kota Dumai, yakni Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Dumai Tahun 2025-2055, serta Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam di Kecamatan Sungai Sembilan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto hadir secara langsung didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal.
Dalam penyampaiannya di hadapan majelis dewan, Wawako Sugiyarto menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif demi menyempurnakan kedua regulasi tersebut.
"Untuk itu, kami sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang telah diberikan oleh setiap fraksi," ujar Wako Sugiyarto.
Menjawab berbagai masukan dan catatan kritis yang disampaikan seluruh fraksi-mulai dari Fraksi Nasdem, PDI Perjuangan, Gerindra Plus, Golkar, PKS, Demokrat, hingga Tuah Negeri, Wawako Sugiyarto memberikan pemaparan yang komprehensif.
Terkait Ranperda RPPLH 2025-2055, Pemko Dumai berkomitmen menjadikan dokumen berjangka 30 tahun ini sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang agar pesatnya pertumbuhan industri dan pemukiman tetap berada dalam koridor daya dukung serta daya tampung lingkungan.
Regulasi ini juga memuat fokus utama pada mitigasi perubahan iklim seperti penanganan banjir rob, pemulihan kawasan gambut, pemeliharaan ekosistem pesisir dan mangrove, serta penegakan hukum yang tegas demi menjamin hak warga atas lingkungan yang sehat.
"Pengaturannya pun akan diintegrasikan secara wajib ke dalam dokumen tata ruang dan perencanaan daerah seperti RTRW, RPJPD, dan RPJMD," ujarnya.
Sementara itu, mengenai Ranperda Pembentukan Kelurahan Baru, pemerintah daerah menilai pemekaran wilayah di Kecamatan Sungai Sembilan merupakan langkah konkret yang sangat mendesak.
Pembentukan Kelurahan Buluh Hala yang dimekarkan dari Kelurahan Sungai Geniot, serta Kelurahan Sungai Teluk Dalam dari Kelurahan Batu Teritip, bertujuan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi, merespons pesatnya pertumbuhan populasi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan di wilayah yang sebelumnya terpencil.
"Dengan tambahan dua kelurahan baru ini, total wilayah administrasi di Kota Dumai akan genap menjadi 44 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan," tutur Sugiyarto.
Wawako Sugiyarto juga memastikan bahwa proses pemekaran ini tidak sekadar perubahan di atas kertas.
"Pemko Dumai berkomitmen menyiapkan kesiapan infrastruktur dasar kantor pemerintahan, kelancaran transisi data kependudukan, hingga penegasan batas wilayah secara spasial yang clear and clean guna mencegah terjadinya potensi konflik sosial di kemudian hari," pungkasnya.
Sebelum Rapat Paripurna ditutup, pimpinan dewan turut mengumumkan susunan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) C yang bertugas membahasa kedua Ranperda tersebut secara teknis bersama Pemerintah Kota Dumai.
Berikut adalah struktur keanggotaan Pansus C:
1. Ketua: Hasrizal (F. Tuah Negeri)
2. Anggota: H. Suprianto (F. Demokrat)
3. Anggota: Sutrisno (F. Nasdem)
4. Anggota: Hj. Jufrida (F. Nasdem)
5. Anggota: Yusman (F. Nasdem)
6. Anggota: Parluhutan Harianja (F. PDI.P)
7. Anggota: Yohannes Orlando (F. PDI.P)
8. Anggota: Antonius Nainggolan (F. Gerindra Plus)
9. Anggota: Agus Susanto (F. Gerindra Plus)
10. Anggota: Rendy Firdaus (F. Golkar)
11. Anggota: Ismun (F. Golkar)
12. Anggota: Muhammad Ibrahim (F. PKS)
13. Anggota: Khoirunnas (F. Tuah Negeri)
Seluruh masukan dan catatan strategis dari fraksi-fraksi dewan selanjutnya akan dikawal penuh oleh Pansus C bersama Pemerintah Kota Dumai dalam pembahasan lanjutan.
Rapat paripurna tersebut diakhiri dengan harapan agar pembahasan kedua Ranperda berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.
(rilisdiskominfotiksandumai)
Penulis: Redaksi
Editor: Iwan
Redaksi
