BERKABAR.COM - Jum'at 23 Oktober 2026 Pemerintah Kota Dumai menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi lapangan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui evaluasi Penilaian Pengarusutamaan Gender (PPE) Tahun 2024 dan 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Wan Dahlan Ibrahim, Kota Dumai, dengan dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Zainur, S.H., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Drs. Budhi Hasnul, M.Si., Resky Kartika Sari selaku Kabid PKHKK beserta jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Dumai, serta para tamu undangan.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Dumai, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Zainur, S.H. Kehadiran perwakilan Pemerintah Kota Dumai ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di berbagai sektor pembangunan.
Rapat koordinasi ini di pimpim oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Drs. Budhi Hasnul, M.Si. selaku ketua pokja PUG kota Dumai ini bertujuan untuk mematangkan persiapan menghadapi verifikasi lapangan PPE Tahun 2024 dan 2025, sekaligus membahas kesiapan data, dokumen pendukung, serta koordinasi antarperangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan proses evaluasi.
Dalam sambutannya, Zainur, S.H., menyampaikan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah agar prinsip kesetaraan gender dapat terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
“Pengarusutamaan Gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh pihak. Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap seluruh persiapan dapat dilakukan secara optimal sehingga pelaksanaan verifikasi lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan data dan dokumen pendukung sebagai bagian dari upaya menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pembangunan di Kota Dumai dapat memberikan kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Dumai diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Berdasarkan materi rapat, Kota Dumai termasuk salah satu daerah di Provinsi Riau yang tercantum dalam hasil verifikasi administrasi PPE Tahun 2024 dan 2025. Tahapan verifikasi lapangan dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober hingga 13 November 2026, dilanjutkan dengan verifikasi final pada 17"19 November 2026. Sementara itu, pemberian penghargaan PPE dijadwalkan pada 30 November 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Dumai berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat terus memperkuat koordinasi, melengkapi kebutuhan administrasi, serta meningkatkan kualitas implementasi Pengarusutamaan Gender dalam setiap program pembangunan.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya perempuan berdaya dan anak terlindungi menuju Indonesia Emas.
(rlsdiskominfotiksandumai)
Penulis: Redaksi
Editor: Iwan
Redaksi
