Dumai

Wawako Dumai Ikuti RDP Komisi II DPR RI Secara Daring, Suarakan Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah

Redaksi Redaksi
Wawako Dumai Ikuti RDP Komisi II DPR RI Secara Daring, Suarakan Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah
ist/diskominfotiksandumai

BERKABAR.COM - Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto menghadiri Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPR RI dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 secara Daring bertempat di Ruang Rapat Diskominfotiksan (30/07/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Komisi II DPR RI tersebut diikuti oleh Menteri Dalam Negeri dan Jajaran Secara Langsung, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Jajaran secara Langsung serta Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

Rapat tersebut mengenai dengar pendapat dan pendapat umum untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta menyampaikan aspirasi dan berbagai kebijakan-kebijakan yang nantinya juga akan diselesaikan dan dijawab oleh Kementrian Dalam Negeri.

Dalam paparannya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah (Pemda) yang memang mempunyai hal tersebut.

"Dana bagi hasil berdasarkan undang â€" undang No 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Ditetapkan 5 Januari 2022), tujuannya adalah bagian dari TKD yang untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta dialokasikan berdasarkan kepada Daerah lain non penghasil dalam tertentu dalam APBN dan kinerja persentase atas pendapatan rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan tertentu, yang dibagikan kepada pemerataan dalam satu wilayah", harapnya.

Melalui keikutsertaan dalam forum nasional tersebut, Pemerintah Kota Dumai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta pemerintah daerah lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(rlsdiskominfotiksandumai)

Penulis: Redaksi

Editor: Iwan