Rohil

PN Rohil Tolak Gugatan Praperadilan P Situmorang Terhadap Kapolri dan Kapolres Rohil

Redaksi Redaksi
PN Rohil Tolak Gugatan Praperadilan P Situmorang Terhadap Kapolri dan Kapolres Rohil

Suasana sidang Prapud di PN Rohil, Selasa (6/4/2021). (F: Ekas For Berkabar.com)

BERKABAR.COM - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir (Rohil) menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon Parningotan Situmorang atas penetapan tersangka dan penangkapan dalam tindak pidana penganiayaan kepada Kepolisian Rokan Hilir/Polres Rohil.

Hal ini terungkap pada sidang pembacaan putusan digelar di ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada Selasa (6/4/2021) yang dipimpin Hakim tunggal Erif Erlambang SH dan dibantu Panitera pengganti AH Tumanggor SH dihadiri pihak termohon Prapid yakni Gabungan kuasa hukum Tim Bidkum Polda Riau dan Polres Rohil.

Sementara dari Kuasa Hukum dari Pemohon Prapid tidak kunjung hadir di persidangan pembacaan putusan tersebut.

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Rokan Hilir Erif Erlambang SH menyatakan permohonan praperadilan dinyatakan gugur dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

"Salah satu pertimbangan Hakim, permohonan praperadilan dinyatakan gugur dengan alasan bahwa tanggal 30 maret 2021 telah dilangsungkan sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama pemohon," jar Hakim Erif Erlambang.

Sementara Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto, SH SIK melalui Kasubbag Humas AKP Juliandi SH yang di konfirmasi Selasa (6/4/2021) mengatakan Selaku Termohon Prapid, Tim Bidkum Polda Riau bersama Tim Polres Rohil yang dipimpin oleh AKBP Dr. Endang Usman SS SH MA beranggotakan IPTU Yesi Chandra Ayu, AKP Febriandy SH SIK dan IPDA Kodam Firman Sidabutar SH MH, Muswad Setiawan STrK, Amin Iskandar SH memenangkan gugatan praperadilan.

"Alhamdulillah, hari ini Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutuskan perkara praperadilan seadil -adilnya antara Pemohon Parningotan Situmorang terhadap Kapolri Cq Kapolda Riau Cq Kapolres Rohil," kata AKP Juliandi.

Selanjutnya dengan ditolaknya permohonan Praperadilan dari Pemohon Parningotan Situmorang, dimana upaya penyidik dalam melakukan proses penyidikan perkara tersebut dalam hal ini penahanan.

"Penangkapan dan penetapan tersangka telah dilaksanakan secara maksimal sesuai prosedur seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana," pungkas Juliandi.
Penulis: Ekas

Editor: Iwan