Rohil

GNPK-RI Provinsi Riau Serahkan Mandat ke-3  Penggiat Anti Korupsi di Rohil

Redaksi Redaksi
GNPK-RI Provinsi Riau Serahkan Mandat ke-3  Penggiat Anti Korupsi di Rohil
GNPK-RI Provinsi Riau For Berkabar.com

BERKABAR.COM - Karena dinilai layak dan pantas serta diangap mampu mengemban tugas dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Riau, Hendra Gunawan memberikan mandat kepada kepada 3 (tiga) orang penggiat anti korupsi Rohil.


Mandat ini diberikan dengan tujuan agar segera melakukan rekrutmen dan membentuk kepengurusan baru Pimpinan Daerah GNPK-RI di Kabupaten Rohil untuk massa bakti 2021-2026.


Mereka yang mendapatkan Surat Mandat berupa surat yang langsung diserahkan oleh Ketua GNPK-RI Propinsi Riau, Hendra Gunakan itu diantaranya Mulyadi N warga Jalan Kampung Baru, RT 017/ RW 005, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko.


Supriyanto warga Jalan Poros Parit Aman, RT 014/ RW 004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko dan Wisman Sinaga warga Jalan Mawar RT 003/ RW 002, Kepenghuluan Panipahan Kota, Kecamatan Pasir Limau Kapas.


Adapun pertimbangan dari pemberian mandat ini berdasarkan surat mandat pada poin a untuk mencapai maksud dan tujuan GNPK-RI perlu segera dibentuk kepengurusan tingkat provinsi/ Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan GNPK-RI.


Kemudian pada poin b bahwa pembentukan kepengurusan di semua tingkat di awali dengan pemberian surat mandat kepada seseorang dan/ atau lebih yang di nilai memiliki dedikasi tinggi dan mampu melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah dan/ atau daerah yang bersangkutan.


Hal ini lanjutnya mengingat pada poin 2 peraturan GNPK-RI nomor : 1 tahun 2016 tentang mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan pembekuan kepengurusan GNPK-RI tingkat propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.


Mulyadi N calon Ketua GNPK-RI Rohil yang mendapat Mandat dari GNPK-RI Riau pada Kamis (16/9/2021) lalu di Bagansiapiapi mengaku akan segera membentuk kepengurusan.


"Dengan telah diberikannya mandat ini saya akan segera membentuk kepengurusan paling lama dua bula kedepan agar nanti setelah terbentuk di harapkan kami bisa menerima SK dari pimpinan pusat secara sah dan kemudian dilakukan pelantikan," kata pria berkumis ini, seperti rilis yang diterima berkabar.com.


Selain hal itu, dengan diberikan kepercayaan ini kedepan setelah adanya SK dan dilakukanya pelantikan akan melakukan koordinasi serta sinergi dengan pemerintah setempat dalam upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi khususnya di lingkungan Pemda Rohil.


"Tak terkecuali di luar Pemda Rohil, sebab korupsi tidak hanya terjadi dilingkungan Pemda saja akan tetapi bisa saja terjadi di perusahaan swasta atau lembaga vertikal lainya," kata Mulyadi.

Penulis: Redaksi

Editor: Iwan