Yulisma menegaskan, sanksi tersebut bukan bertujuan menghukum semata, melainkan sebagai instrumen evaluasi dan pembinaan agar melahirkan budaya kerja yang objektif dan berkeadilan.

Guna mendukung keakuratan data kepegawaian, Pemkab Rohil kini memperkuat penerapan Presensi SIMPEGNAS berbasis digital yang terintegrasi secara nasional. Meski demikian, Yulisma mengingatkan keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada komitmen pribadi setiap ASN.

Di samping isu disiplin, Pemkab Rohil juga mengimbau seluruh ASN untuk aktif membantu penanganan lonjakan kasus malaria di daerah tersebut. ASN diminta menjadi pelopor edukasi kebersihan lingkungan di wilayahnya masing-masing.

"ASN tak hanya hadir memberikan pelayanan administrasi di kantor, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat," tutup pesan Bupati. (rlsdiskominfotiksrohil)

Melalui momentum ini, Pemkab Rohil mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat karakter generasi muda. Anak-anak harus ditanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, gotong royong, serta akhlak mulia agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, kuat iman, dan luas kepeduliannya.

"Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Membangun karakter umat membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, ulama, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, keluarga, dunia usaha, maupun pemuda. Mari kita wujudkan masyarakat Rokan Hilir yang saling menghormati, menjaga persatuan, menjauhi fitnah, serta mengedepankan musyawarah," pungkas Sekda menutup sambutan Bupati.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Rohil, Asisten I Rahmatul Zamri, Asisten II Nurmansyah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Rohil, Ketua BAZNAS, Ketua MUI, Ketua LDII, serta Ketua TP PKK Rohil Tatik Sri Rahayu Bistamam, Ketua DWP Hj. Rina Yunita Fauzi. Hadir pula para tokoh masyarakat, alim ulama, dan ratusan jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas Bagansiapiapi yang mengikuti jalannya acara dengan antusias hingga selesai mendengarkan tausiyah dari Ustadz Jefrizal, S.Hi. (rlsdiskominfotiksrohil)

Di Riau sendiri, Kabupaten Pelalawan menjadi daerah dengan jumlah hotspot paling tinggi, yakni 216 titik, disusul Indragiri Hilir (Inhil) sebanyak 80 titik.

"Sementara untuk diRohilterdapat tiga titik hotspot di Pujud dan Tanah Putih," kata Syafnurizal, Ahad (23/8/2026).
H Syafnurizal untuk kondisi kebakaran tersebut saat ini telah berhasil dikendalikan dan tidak meluas secara signifikan.
"Memang terjadikarhutlanamun saat ini sudah dapat dikendalikan. Dalam artian tidak begitu luas,” ujar Syafnurizal.

Baca Juga:Hadir di Tepian Narosa, BRK Syariah Bawa Kemudahan Transaksi Digital untuk Festival Pacu Jalur 2026
Menurutnya, berdasarkan data BMKG yang diterima BPBD, saat ini terdapat tiga titik panas yang terdeteksi di wilayahRohil. Jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Riau yang tengah mengalami peningkatan hotspot.

Syafnurizal menjelaskan, kabut asap yang dirasakan masyarakat di Bagansiapiapi diperkirakan tidak seluruhnya berasal dari kebakaran yang terjadi di wilayahRohil. Bahkan, asap darikarhutlalokal Rohil diperkirakan hanya sedikit.

Kondisi ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas karhutla di sejumlah wilayah lain di Sumatera. Selain Pelalawan, Jambi juga tengah menghadapi peningkatan titik panas.

"Kalau kabut asap karenakarhutladiRohil, diperkirakan tidak ada atau sedikit sekali. Begitu juga tidak ada yang dari Dumai," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya menduga kabut asap yang ada Bagansiapiapi lebih berkaitan dengan sebaran asap dari wilayah lain yang sedang mengalamikarhutla.

Namun, sumber pasti kabut asap di suatu lokasi tetap dipengaruhi kondisi angin dan pergerakan atmosfer sehingga perlu melihat perkembangan pemantauan secara berkala.

Syafnurizal mengimbau masyarakatRohiluntuk tidak lengah terhadap potensikarhutla. Meskipun kebakaran di wilayah Rohil saat ini dapat dikendalikan, kondisi cuaca dan meningkatnya hotspot di sejumlah daerah tetap perlu diwaspadai.

Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan, terutama ketika kondisi lingkungan relatif kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api atau kepulan asap dari kawasan hutan maupun lahan.

"Yang paling penting masyarakat tetap waspada. Jangan melakukan pembakaran lahan dan segera laporkan apabila melihat adanya kebakaran,” katanya.

Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Penggunaan masker saat berada di luar rumah menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan asap.(rlsdiskominfotiksrohil)

- Fraksi NasDem: Pemko Dumai menyampaikan terima kasih atas dukungan serta apresiasi terhadap penyusunan Ranperda APBD TA 2027. Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk berazam agar seluruh program terealisasi tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

- Fraksi PDI Perjuangan: Menanggapi masukan mengenai efisiensi dan ketersediaan anggaran akibat penurunan kemampuan fiskal, Pemko berfokus pada skala prioritas dan pengawasan ketat. Pemko Dumai berkomitmen melanjutkan penanganan banjir rob (penataan bantaran sungai, tanggul, dan drainase), tindak lanjut Jalan Lingkar Parit Kitang, peningkatan kualitas pendidikan (termasuk Sekolah Rakyat dan Madrasah), pembangunan Puskesmas Sungai Geniot dengan memperhatikan kesiapan lahan, serta perluasan cakupan SPAM air minum.

- Fraksi Gerindra Plus: Pemko terus melakukan optimalisasi, intensifikasi, serta penyusunan target PAD yang realistis. Efisiensi belanja operasional akan difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
- Fraksi Golkar: Pemko Dumai sangat sepakat untuk menghindari konflik anggaran antara eksekutif dan legislatif melalui sinergi, konsultasi intensif, dan pembahasan tepat waktu.

- Fraksi PKS: Menanggapi perhatian Bapemperda dan PKS, Pemko Dumai berkomitmen menjaga keseimbangan kemampuan pendapatan dan belanja daerah melalui efisiensi, pemanfaatan aset, serta pengawasan mutu pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan pelayanan dasar.

- Fraksi Demokrat: Menjawab proyeksi pendapatan Rp1,505 triliun dan belanja Rp1,692 triliun, defisit sekitar Rp187,338 miliar ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang difokuskan pada infrastruktur penanganan banjir perkotaan serta pembangunan/rehabilitasi jalan.

- Fraksi Tuah Negeri: Terkait defisit Rp187 miliar yang diprioritaskan untuk banjir dan jalan, penerimaan pembiayaannya bersumber dari pinjaman daerah. Pinjaman ini telah memperhitungkan secara cermat kemampuan keuangan daerah hingga akhir masa jabatan Wali Kota tahun 2025-2029, di mana pengeluaran pembiayaan berupa cicilan pinjaman akan berakhir pada 2029.


"Mari kita berikhtiar dan berdoa, agar proses pembahasan ini menghasilkan Perda APBD TA 2027 yang sempurna demi menjadikan Dumai sebagai Kota Idaman yang Berkelanjutan," pungkasnya.

Dengan selesainya agenda penyampaian Wali Kota, Pandangan Umum Fraksi, serta Jawaban Wali Kota, seluruh materi yang terkumpul resmi diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Dumai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan pembahasan pada tingkat selanjutnya.(rlsdiskominfotiksandumai)

Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal melalui perencanaan regulasi yang sistematis dan terarah.


"Penetapan Propemperda bertujuan memberikan gambaran objektif kondisi hukum daerah, menentukan skala prioritas penyusunan Ranperda berdasarkan RPJMD, serta menjadi wujud sinergitas antarlembaga berwenang. Penyusunannya telah melibatkan kalangan akademisi dan diplenokan bersama antara Eksekutif dan Legislatif," ujar Agus Miswandi.


Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Dumai, M. Al Ichwan Hadi, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2027 mengacu pada Perda Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021 dan mempertimbangkan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, otonomi daerah, aspirasi masyarakat, serta Ranperda yang tertunda.


Ia memaparkan bahwa proses pembahasan telah melalui berbagai tahapan sejak Mei 2026 hingga finalisasi pada 18 Agustus 2026. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Propemperda Kota Dumai Tahun 2027.


Rincian 13 Ranperda dalam Propemperda Tahun 2027:


4 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai:

- Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu

- Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat

- Inovasi Daerah

- Pemberdayaan Ketahanan Keluarga


6 Ranperda Inisiatif Pemerintah Kota Dumai:

- Pembentukan Kecamatan Bagan Besar Tuah Negeri dan Kecamatan Bukit Kapur Madani

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

- Rencana Umum Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2027-2047

- Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039

- Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029


3 Ranperda Daftar Kumulatif Terbuka:

- Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026

- Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027

- APBD Tahun Anggaran 2028


Bapemperda juga mengharapkan agar Ranperda Inisiatif DPRD segera dilanjutkan ke tahap penyempurnaan Naskah Akademik pada TA 2026, serta memohon Wali Kota dan Perangkat Daerah pengusul untuk berkomitmen penuh menjalankan pembahasan sesuai urutan prioritas dan Tepat Waktu.


Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan, anggota DPRD, serta Bapemperda yang tanggap terhadap kebutuhan regulasi daerah.


"Kami merasa bertuah dan sangat beruntung DPRD kita begitu tanggap dengan perkembangan dan kemaslahatan masyarakat Kota Dumai ke depan. Terlihat jelas adanya sinergi perencanaan hukum daerah dengan skala prioritas yang terukur," ungkap Wali Kota.


Ia meyakini daftar Ranperda yang disepakati telah sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, peraturan yang lebih tinggi, serta bersesuaian dengan visi dan misi pembangunan daerah.


"Insya Allah, ke depan proses pembentukan peraturan daerah ini berjalan sesuai rencana, terpadu, dan tepat waktu, sehingga tercipta produk hukum yang berkualitas, adaptif terhadap aturan nasional, serta mendukung visi pelayanan publik menuju Dumai Kota Idaman," pungkas H. Paisal.


Acara dilanjutkan dengan permintaan persetujuan lisan oleh pimpinan rapat kepada seluruh anggota Dewan yang hadir dan dilanjutkan dengan penandatanganan serta penetapan Propemperda Kota Dumai Tahun 2027.(rlsdiskominfotiksandumai)