Berkabar.com - Indonesia News and Magazine Online

Wawako Sugiyarto Kembali Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan 48 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemko Dumai

admin — Fri, 07 Aug 2026 09:34:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan 48 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung khidmat di Ruang Pertemuan Kamboja Lt.4 Kantor Wali Kota Dumai, Jl. Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, pada Kamis (6/8/2026).

Pelantikan yang kembali digelar ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 603 dan 604/BKPSDM/2026 sebagai landasan hukum pelaksanaan rotasi, penyegaran, serta optimalisasi roda pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Dumai.

Momen sakral ini turut disaksikan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Dumai, Muhammad Yunus, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Dumai, H. Erinasrizal.

Adapun para pejabat Eselon III dan IV yang diambil sumpahnya berdasarkan surat keputusan tersebut adalah:
1.Kurniawan. M, S.Kom, M.Si - Sekretaris Dinas Perdagangan

2. Fazrul Basri, S.Si - Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3. Indra Oemar, SSTP - Camat Dumai Barat

4. Syafrizal, S.P, M.IP - Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum

5. Elrachmond, ST - Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum

6. Juliadi, S.Kep, M.IP - Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

7. Antony Asha Parie, S.T - Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup

8. Marwanti, S.Sos - Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perdagangan

9. John Kusuma Putra, S.T - Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10. Indra Gunawan, S.E, M.Si - Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

11. Betty Shoreanti, S.Sos - Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

12. Indrawan, S.E, M.A.P - Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

13. Insani Taqwa Saili, S.T. - Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

14. Kuswara Sumaamijaya, S.I.P - Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah

15. Rita Hartati, S.Pd - Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

16. Rizki Pribadi, S.STP - Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah

17. Parlen Julianto, S.Sos.I - Sekretaris Kecamatan Dumai Barat

18. Wan Taufik Hidayat, SE, ME, M.H - Sekretaris Kecamatan Medang Kampai

19. Fahmi Abdullah Abidin, S.P, MT - Sekretaris Kecamatan Dumai Kota

20. Muhammad Alvin Naufal Rinanda, S.Tr.IP - Lurah Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur

21. Iswadi, AMK - Lurah Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan

22. Muhammad Ihsan, SE - Lurah Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota

23. Halima Tushakdiah, S.Sos - Kepala Seksi Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

24. Fajaria Rusmeity, SKM - Kepala UPT Public Safety Center 119 Kelas A pada Dinas Kesehatan

25. Norliza, S.Sos - Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

26. Erlis, S.T - Kepala Seksi Pengurusan, Pengukuhan dan Pemetaan pada Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

27. dr. Prihatini Rasheda - Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

28. Zulfan Heri, S.Sos, M.A.P - Kepala Seksi Angkatan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang pada Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan

29. Suryani, S.Ag., M.Pd - Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

30. Beni Chandra, S.E. - Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja

31. Yessi Hayati, S.Sos, M.Si - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha pada Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

32. Mardu Zulmahadira, S.Sos - Kepala Subbidang Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

33. Chairil Effendi, S.IP - Kepala Subbidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

34. Putri Wulandari, S.STP - Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

35. Rifkie Erlangga Adhikara, S.E. - Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

36. Lyana June Anggrianie, S.Sos - Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan pada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah

37. Suprapti, S.Sos., M.Si - Kepala Subbidang Penetapan pada Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah

38. Emilia Sari, S.Sos - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Dumai Kota

39. Fitri Aulia, S.IP, M.Si - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Dumai Kota

40. Sri Dumayati, A.Md - Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Dumai Kota

41. Ahmad Maulana, S.Sy - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Medang Kampai

42. Syafrianto, S.Sos, MIP - Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman pada Kecamatan Sungai Sembilan

43. Syahroni, S.IP - Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelas A Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

44. Eni Yusnita, SST - Sekretaris Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota

45. Lilis Suriawati, A.Md - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota

46. Romi Deswana, S.Sos - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur

47. Janner Sudarta Sibarani, S.Kom - Sekretaris Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai

48. Nurul Hidayah, S.E - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota

Dalam pengarahannya, Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menegaskan kembali bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan ini merupakan bagian penting dari komitmen penyegaran organisasi demi memperkuat performa pelayanan publik Pemko Dumai ke depan.

"Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Hari ini kami kembali menegaskan bahwa ke-48 pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi, menjaga integritas, dan langsung tancap gas memberikan pelayanan terbaik yang bersih, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan warga Dumai," ujar Sugiyarto dalam sambutannya.

Acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Wakil Wali Kota Dumai beserta jajaran kepala OPD yang hadir kepada pejabat yang baru saja dilantik.(rlsdiskominfotiksandumai)

Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Kubu Ditinjau ATR/BPN untuk Administrasi dan Pendaftartaran

admin — Thu, 06 Aug 2026 23:07:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Upaya dari masyarakat khususnya masyarakat adat empat suku melayuKenegerian Kubuyang memperjuangkan keberadaantanah ulayatmendapatkan respons positif dari negara.

Dibuktikan dengan hadirnya staf khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia SH MM MH ke Kubu bertemu langsung dengan masyarakat adat, di Balairung Utama empat sukukenegerian Kubu, Kamis (6/8/2026).

Kehadiran staf sus bersama rombongan dari Kanwil BPN Riau dan Kantor BPNRohilserta tim. Sebagai langkah meninjau langsung ke lapangan di titik lokasi guna pengadministrasi dan pendaftarantanah ulayatyang ada di Kubu.

"Sehingga ini langkah mempercepat agar segera diberikan sertifikat APLtanah Ulayat," katanya. Saat ini terdapat dua titiktanah ulayatyang dilakukan peninjauan, bahkan tak hanya itu dirinya mendorong jika masih adatanah ulayatlain agar dapat disampaikan dan diproses pengadministrasian dan pendaftaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ia menerangkan ada tiga konsepsi umum dari kegiatan pengadministrasian dan pendaftarantanah ulayattersebut, pertama bukan untuk menjadikantanah ulayatsebagai milik negara namun justeru kehadiran negara memberikan perlindungan terhadaptanah ulayatdi masyarakat hukum adat.

"Selanjutnya sebagai bentuk sinergi hukum adat dan pertanahan nasional yang diperkuat dengan peraturan per-undang-undangan, serta pendaftarantanah ulayatadalah hak, bukan kewajiban. Sehingga negara perlu hadir menyikapi keberadaantanah ulayat," katanya.

Kehadiran pihaknya terang Rezka, menindaklanjuti agartanah ulayatdimaksud diproses dengan cepat, sehingga dari BPNRohilmengajukan ke kementerian melalui BPN Riau untuk dapat ditandatangani oleh menteri dan disertifikatkan langsung.

Hal itu tambahnya memiliki beberapa manfaat penting seperti memberikan kepastian hukum sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu, melindungi aset masyarakat hukum adat.

"Untuk pengadministrasiantanah ulayatini sudah ada yang keluar, yakni di

SekdakabRohilFauzi Efrizal menyampaikan apresiasi dengan kehadiran stafsus dan rombongan guna pengadministrasian dan pendaftarantanah ulayat.

"Langkah ini mencerminkan kepedulian terhadap adat lokal. Seiring perkembangan zaman, dinamikan pembangunan dan kepastian hukum merupakan hal yang krusial diperjuangkan. Dengan kesempatan ini jadikan sebagai momentum memberikan perlindungan bagi hak adat masyarakat disisi lain mencegah tumpang tindih lahan serta mendorong pemberdayaan masyarakat adat," katanya.

Ketua DPH Majelis Tinggi Zuhaifi ST gelar Encik Wira Siak menyampaikan terimakasih dengan kehadiran staf sus dan rombongan. Dirinya mengungkapkan upaya memperjuangkan keberadaantanah ulayatsudah diperjuangkan sejak lama bahkan oleh para tokoh pendahulu.

"Kami menyambut baik kehadiran bu stafsus dan rombongan, semoga keberadaantanah ulayatdapat diperkuat sesuai dengan regulasi yang berlaku," katanya.

Pada kesempatan itu hadir Timbalan Kepala Suku Rao Jefri bergelar Timbalan Datuk Jaya Perkasa Putra, Kepala Suku Hamba RajaKenegerian KubuH ch Widiarto Kamalul Matwafa, kepala Suku Bebas Makmur Bakri, kepala Suku Aru Datuk Abd Karim bergelar Datuk Paduka Sama Diraja.

Ketua Majelis Kerapat Adat Majelis Tinggi Kerapatan Suku MelayuKenegerian KubuNurdin M Tahir gelar Encik Wira Siak, para pemangku adat masyarakat empat sukukenegerian Kubu.

Kepala KantahRohilJuni A Saragih, Sekum MKA LAMRRohilDatuk Adharsam, Kabid Penetapan dan Pendaftaran Kanwil BPN Riau Selamat Sutrisno, Kakanwil BPN Riau Nurhadi Putra, para camat dan datuk penghulu se-Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam.(rlsdiskominfotiksrohil)

Warga Dumai Kecewa dengan Sistem ETLE Satlantas Polres Dumai

admin — Thu, 06 Aug 2026 17:56:00 +0700+0700

BERKABAR.COM -Salah seorang warga Dumai, Iwan Iswandi merasa kecewa dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau lebih dikenal Tilang Elektronik, Kamis (6/8).

Kekecewaan itu bermula dari pesan yang didapatkannya terkait tilang elektronik pelanggaran lalu lintas dengan jenis pelanggaran TNKB Tidak Sah pada tanggal 5 Agustus 2026.

Sebelumnya, pada tanggal 3 Agustus 2026, ia juga mendapatkan pesan ETLE dengan pelanggaran yang sama, dan hal itu masih ia terima.

Namun, pesan ETLE tertanggal 5 Agustus 2028, Iwan menyangkal pelanggaran tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya telah mengganti plat pada tanggal 4 Agustus 2026.

"Setelah dapat pesan tilang elektronik tanggal 3 itu, hari berikutnya sudah saya ganti agar tidak lagi dikenakan sanksi," ujar Iwan kepada awak media, Kamis (6/8).

Tapi, lanjut Iwan, tanggal 5 Agustus 2026 saya dapat pesan ETLE lagi dengan jenis pelanggaran yang sama.

"Tanggal 4 malam saya ganti plat bagian belakang dengan yang asli, sedangkan bagian depan diganti keesokannya (5 Agustus, red) sebelum berangkat mengantar anak," jelas Iwan sembari menunjukkan bukti CCTV.

"Tapi, masuk lagi pesan ETLE dengan jenis pelanggaran yang sama pada 5 Agustus 2026 pukul 17.56, lha, kok bisa? padahal saya sudah ganti, kan aneh," tambah Iwan.

Pihaknya tidak ingin menuding atau menuduh bahwa kejadian ini ada kejanggalan, ia berharap kejadian serupa tidak terulang pada warga lainnya.

"Kita tak mau menuduh ada kejanggalan, tapi berharap kejadian ini tak terulang untuk warga lainnya," pinta Iwan.

Selain itu, Iwan juga berharap, foto yang dilampirkan lengkap dengan informasi lokasi, jam serta yang lainnya.

"Sedangkan profesi wartawan saja, hasil fotonya memiliki informasi yang lengkap, mulai dari lokasi hingga pukul berapa foto diambil, kita minta di ETLE juga seperti itu, agar lebih transparan," tambah pria yang juga berprofesi sebagai wartawan itu.

Hingga berita ini diterbitkan, Humas Polres Kota Dumai yang sudah dimintai tanggapan melalui pesan whatsapp belum merespon kekecewaan sistem ETLE tersebut.

Redaksi juga memberikan ruang pada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi serta tanggapan demi keberimbangan informasi.(red)

Pemko Dumai Komitmen Dukung Tema Green City pada Gelaran GCMC IMT-GT ke-9 di Kota Pekanbaru

admin — Thu, 06 Aug 2026 15:33:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kota Dumai berkomitmen mendukung konsep Green City sebagai tema pada gelaran 9th Indonesia-Malaysia-Thailand Golden Triangle (IMT-GT) Green Cities Mayor Council (GCMC) di Kota Pekanbaru, 4-7 Agustus 2026.

Gelaran yang dibuka oleh Plt. Gubernur Riau Ir. H. SF Hariyanto, M.T. ini, mempertemukan Kepala Daerah atau perwakilan Pemerintah Kota dari Tiga Negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Tailan.

Berbagai kegiatan turut mengisi rangkaian acara tersebut, mulai dari seminar bersama beberapa narasumber dalam pembahasan konsep Kota Hijau, yang diantaranya adalah Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, M.H., M.Hum, Direktur CIMT, Mr. Amri Bukhari Bakhtiar, beberapa Akademisi, dan lain sebagainya.

Kegiatan juga berlanjut dengan kunjungan ke beberapa lokasi dalam rangka meninjau secara langsung konsep Kota Hijau yang tengah diusung Pekanbaru dan berkeliling ke lokasi wisata Budaya serta Oleh-oleh Khas Provinsi Riau.

Pemerintah Kota Dumai yang dalam hal ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP., M.Si, didampingi Asisten III Setdako, Handayani, S.H, mengungkap jika konsep Kota Hijau yang diusung pada pertemuan GCMC IMT-GT ke-9 di Kota Pekanbaru ini sangat strategis dan didukung oleh Pemko Dumai.

Sekdako Fahmi mengungkap bahwa upaya Kota Hijau terus digalakkan oleh Pemko Dumai, diantaranya seperti pengelolaan sampah secara terpadu yang dimulai dari tingkat rumah tangga guna memastikan sampah yang masuk ke TPA, tidak lagi memiliki nilai jual.

Lalu Sekdako Fahmi juga menyebut beberapa upaya lainnya seperti himbauan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik bagi ASN, mengajak masyarakat untuk hemat energi, upaya penanaman pohon dan tanaman hijau di Ruang Terbuka Hijau, serta berbagai rencana upaya yang segera dilakukan.

“Pemko Dumai sangat mendukung pembahasan Green Cities pada pertemuan GCMC IMT-GT ke-9 ini. Berbagai upaya juga dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan kapasitas Dumai dalam mewujudkan Kota Hijau. Kita jadi juga beberapa kali bertukar pikiran dan membangun komunikasi dengan perwakilan Kota yang hadir dari 3 Negara” sebut Sekdako.

Sekdako Fahmi juga berkesempatan untuk bertukar pandangan dengan Direktur CIMT, Mr. Amri Bukhari Bakhtiar dan Pengurus KADIN Kota Dumai.

Komunikasi ini dijalin sebagai upaya memperkuat hubungan dan saling mendukung dalam mengelola potensi di Kota Dumai secara optimal. Sekdako Fahmi juga menyebut jika kedepan, komunikasi intens akan diupayakan agar nantinya dapat melahirkan program terbaik untuk Kota Dumai. (rlsdiskominfotiksandumai)

Pekan Menyusui Sedunia 2026, Ketua TP PKK Kota Dumai Dorong Ibu Pekerja Tetap Berikan ASI Eksklusif Untuk Anak

admin — Wed, 05 Aug 2026 22:29:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Ketua TP PKK Kota Dumai Hj. Leni Ramaini menghadiri sekaligus membuka Pekan Menyusui Sedunia 2026 Mom’s Meet Up yang bertempat di Gedung Sri Bunga Tanjung, Selasa (04/08/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan dan Anak tersebut dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia 2026 bertemakan “Tetap Mengasihi ditengah Kesibukan Bekerja”

Dalam sambutannya Ketua TP PKK Kota Dumai Hj. Leni Ramaini menyampaikan kepada para peserta yang hadir bahwa pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan hal yang penting meskipun ditengah kesibukan rutinitas kerja.

"Pemberian ASI ekslusif ini merupakan hal yang penting bagi anak, saya juga sebagai Ibu juga memberikan ASI kepada anak saya dulu, saya juga dulu tidak tau bahwa ASI ini bisa disimpan, dengan adanya momentum Pekan Menyusui sedunia ini dapat memberikan edukasi dan pahaman kepada para ibu agar lebih memahami tentang dampak ASI ekslusif ini", ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Maini Asna menjelaskan bahwa Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia tersebut untuk memberikan edukasi kepada para ibu pekerja agar tetap memenuhi hak ASI anak.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pekan menyusui sedunia tersebut untuk memberikan edukasi kepada para ibu dalam memenuhi hak ASI tanpa mengorbankan pekerjaannya", harapnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua TP PKK Kota Dumai juga memberikan Piagam Penghargaan kepada RSUD Kota Dumai sebagai Perangkat Daerah yang peduli dan Ramah kepada Para Ibu Menyusui.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Kadis DPPA, Wakil Direktur RSUD Dumai, Para Narasumber, serta Para Peserta.(rlsdiskominfotiksandumai)

Penuhi Kebutuhan Sarana Pendidikan, Wako H Paisal Bersama Tiga Kepala Daerah di Riau Temui Dirjen Kemendikdasmen

admin — Wed, 05 Aug 2026 21:32:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wali Kota Dumai, H. Paisal, bersama Bupati Rokan Hilir, Bupati Siak, dan Bupati Indragiri Hilir menggelar pertemuan khusus dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Senayan, Jakarta, Kamis (5/8/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada pengusulan Sekolah Nasional Terpadu (SNT) untuk daerah masing-masing guna memperkuat ketersediaan serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas di Provinsi Riau.

Dalam momen itu, Wali Kota Dumai H. Paisal hadir didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Mukhlis Suzantri.

Kehadiran jajaran Pemko Dumai ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal secara langsung usulan pembangunan fasilitas pendidikan unggulan bagi masyarakat Kota Dumai.

Diskusi berlangsung hangat dan produktif. Para kepala daerah menyampaikan gambaran kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing terkait kesiapan penempatan dan pengembangan program SNT.

Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menyambut baik aspirasi kolektif tersebut dan menyatakan kesiapan kementerian untuk menelaah serta menindaklanjuti usulan SNT sesuai kriteria dan mekanisme yang berlaku.

Usai pertemuan, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan bahwa langkah bersama ini merupakan upaya proaktif dalam menjemput program strategis nasional di bidang pendidikan demi kemajuan daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama para kepala daerah dari Rokan Hilir, Siak, dan Indragiri Hilir dapat berdiskusi langsung dengan Pak Dirjen. Fokus utama kita menyampaikan dan mengawal usulan SNT agar dapat terealisasi di daerah kita masing-masing, khususnya di Kota Dumai," ujar H. Paisal.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Nasional Terpadu kelak diharapkan mampu menjadi daya dorong baru dalam memajukan mutu pendidikan dan mencetak generasi unggul di Kota Dumai.

"Pengusulan SNT ini adalah investasi jangka panjang untuk anak-cucu kita. Pemko Dumai akan terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar usulan ini mendapat prioritas dan segera terwujud demi pemerataan pendidikan berkualitas di Kota Dumai," pungkasnya. (rlsdiskominfotiksandumai)

Perkuat Sinergi, Wako H Paisal dan Bapas Kelas II Dumai Teken Nota Kesepakatan

admin — Wed, 05 Aug 2026 20:31:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kota Dumai bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Dumai resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penunjukan Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan di Wilayah Kota Dumai, Selasa (4/8/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal, bersama Kepala Bapas Kelas II Dumai, Ema Pansi Tarigan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pelaksanaan pidana alternatif yang berorientasi pada pembinaan, kemanfaatan, dan reintegrasi sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Dumai mendukung penuh penerapan pidana alternatif ini sebagai langkah nyata menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

"Melalui kerja sama ini, kita tidak hanya menjalankan amanat undang-undang, tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi para klien pemasyarakatan untuk membina diri, berbenah, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan sosial di wilayah Kota Dumai," ujar H. Paisal.

Nota Kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama dalam penyediaan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan yang layak, aman, serta membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Dumai akan berkoordinasi dengan perangkat daerah, pengelola fasilitas umum, serta lembaga sosial yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan pidana.

Sementara itu, Bapas Kelas II Dumai bertugas melakukan asesmen, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap klien pemasyarakatan sesuai dengan putusan pengadilan.

Kerja sama ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta ketentuan pelaksanaannya, yang mengedepankan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda sebagai bentuk pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan sosial (restorative justice).

Melalui kolaborasi ini, Pemko Dumai dan Bapas Kelas II Dumai berharap pelaksanaan pidana alternatif di Kota Dumai dapat berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial para klien pemasyarakatan secara berkelanjutan.(rlsdiskominfotiksandumai)

Diikuti 32 Tim, Wali Kota H Paisal Resmi Membuka Mini Soccer Tournament RS Awal Bros Dumai di Mangkok Soccer

admin — Wed, 05 Aug 2026 20:30:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS secara resmi membuka Mini Soccer Tournament RS Awal Bros Dumai Tahun 2026 di lapangan Mangkok Soccer, Jl. Bumi Ayu, Kota Dumai, Selasa (4/8).

Pembukaan kompetisi sepak bola mini ini ditandai secara simbolis lewat penendangan bola pertama (kick-off) oleh Wali Kota Dumai H. Paisal, didampingi jajaran manajemen rumah sakit dan para tamu undangan.

Sebanyak 32 tim yang terdiri dari perwakilan perusahaan, instansi pemerintahan, dan mitra rekanan strategis RS Awal Bros Dumai siap bersaing ketat.

Seluruh peserta akan berkompetisi menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan hijau guna memperebutkan total hadiah bernilai puluhan juta rupiah.

Direktur RS Awal Bros Dumai, dr. Vandra Yovano, MARS mengungkapkan bahwa turnamen olahraga ini diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 RS Awal Bros Group.

"Turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana nyata untuk mempererat tali silaturahmi, sinergi, serta memperkuat solidaritas antara rumah sakit, instansi, perusahaan, dan para mitra yang telah mendukung perjalanan RS Awal Bros," tuturnya.

Apresiasi besar diungkapkan langsung oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai sangat mendukung penuh kegiatan positif yang mengombinasikan olahraga dan semangat kebersamaan ini.

"Selamat ulang tahun ke-28 bagi RS Awal Bros Group. Kami berharap turnamen ini dapat melahirkan sportivitas yang tinggi, menjaga kebugaran fisik, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi kemajuan Dumai Kota Idaman,"

Kemeriahan momen pembukaan ini turut disaksikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Dumai Kenda Guntara, unsur Forkopimda Kota Dumai, perwakilan Koni Kota Dumai, serta Direktur RS Awal Bros Yasmine dr. M. Eriex Fornando Suka, MARS.(rlsdiskominfotiksandumai)

Tingkatkan Pariwisata, Pemko Dumai Matangkan Persiapan International Strait Art Exhibition

admin — Wed, 05 Aug 2026 20:27:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Untuk meningkatkan arus pariwisata dan sekaligus memperkenalkan nama Dumai ke tingkat internasional, Pemko Dumai mematangkan persiapan International Strait Art Exhibition atau Pameran Seni Selat International di Taman Bukit Gelanggang (TBG) pada tanggal 18-20 Desember 2026.

Pematangan persiapan tersebut tertuang dalam rapat digedung Wan Dahlan Ibrahim, Selasa (4/8/2026). Rapat tersebut dihadiri masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan siap memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam ivent tersebut nantinya.

Asisten II Pemko Dumai,Hj.Yusmanidar yang duduk bersebelahan Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ((Diskopar),Agus Gunawan, berharap dalam ivent berskala besar tersebut setiap OPD bahu membahu mendukung acara tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing."Mari kita bergotong royong mensukseskan ivent ini,karena ivent ini dapat mengharumkan nama Kota Dumai ditingkat nasional bahkan internasional," ajaknya.

Sementara itu, Ketua Panitia ivent seni tersebut,Tantri Subecti mengatakan sebelum ivent Internasional Strait Art Exhibition akan digelar nantinya, panitia akan menggelar Dialog Seni dan Budaya di Tentrayana Teluk Makmur pada tanggal 11-13 September 2026. Dialog tersebut nantinya akan dihadiri seniman dan sastrawannasional,budayawan,akademisi,praktisi perfilman, tokoh pendidikan dan pakar lainnya sesuai dengan bidangnya masing masing.

Sedangkan acara International Strait Art Exhibition nantinya akan mengadakan gelar workshop seni oleh para profesional seni, diskusi dan seminar seni oleh kurator seni,pameran seni,lomba seni rupa,pertunjukan seni hiburan oleh artis,pertunjukan budaya antar negara dan pergelaran UMKM."Nantinya acara tersebut semua bernuansa Melayu,"katanya lagi. (rlsdiskominfotiksandumai)

Nelayan Rohil Keluhkan Illegal Fishing

admin — Wed, 05 Aug 2026 13:06:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Kalangan nelayan lokal di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengeluhkan maraknya aktivitasillegal fishingserta praktik penangkapan ikan yang diduga tidak sesuai dengan wilayah tangkap.

Kondisi tersebut dinilai memberikan dampak besar terhadap kehidupan nelayan tradisional. Selain hasil tangkapan yang terus menurun, pendapatan nelayan juga mengalami penurunan drastis akibat persaingan penggunaan alat tangkap yang tidak seimbang.

Sejumlah nelayan bahkan mengaku mulai enggan melaut karena hasil yang diperoleh tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, sejumlah pihak terkait menggelar rapat koordinasi di Kantor PSDKP Wilayah III Bagansiapiapi, Jalan Pelabuhan Baru Ujung, Bagansiapiapi, Senin (3/8).

Pertemuan tersebut dihadiri unsur Polair PolresRohil, Pos Angkatan Laut (AL), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)Rohil, PSDKP Wilayah III Bagansiapiapi, anggota DPRDRohildaerah pemilihan Bangko, serta perwakilan nelayan.

Dalam rapat itu, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi nelayan dibahas, terutama terkait pengawasan aktivitas penangkapan ikan dan penertiban penggunaan alat tangkap yang dinilai tidak sesuai aturan.

Anggota DPRDRohilHerkoni mengatakan, persoalanillegal fishingmerupakan masalah lama yang harus segera dicarikan solusi bersama.

Menurutnya, salah satu langkah yang disepakati adalah meningkatkan kegiatan patroli sebagai upaya pencegahan agar aktivitas penangkapan ikan yang merugikan nelayan lokal dapat diminimalisir.

“Kita sudah sepakat akan dilakukan patroli dalam rangka pencegahan. Namun tentu perlu dukungan, terutama kesiapan anggaran seperti kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional patroli,” ujarnya.

Ia menyampaikan, keberadaan nelayan lokalRohilharus mendapat perhatian karena mereka telah turun-temurun menggantungkan hidup dari laut dengan menggunakan alat tangkap yang sesuai ketentuan.(rlsdiskominfotiksrohil)

Dorong Penegakan Disiplin Anggota Dewan

admin — Wed, 05 Aug 2026 13:02:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - AnggotaDPRD Rokan Hilir(Rohil)Darwis Syammenyampaikan kritikan langsung dengan kerapnya terjadi molor pelaksanaan rapat di DPRDRohil.

Hal itu disampaikannya pada saat rapatbadan anggarandengan TAPD terkait pembahasan finalisasi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Bagansiapiapi, Senin (3/8) malam.

Padahal dengan mekanisma yang ada, tidak ada hal yang membatasi hingga membuat pelaksanaan rapat menjadi molor.

“Kalau tak kuorum, bisa ditunda sebentar, lalu dilanjutkan lagi. Kalau anggota tak datang, sampaikan laporan ke fraksinya. Kalau tidak begitu, tidak berubah kita ini,” kataDarwis Syam.

Ia menjelaskan seperti pada agenda rapat pembahasan yang digelar sore itu, seharusnya sesuai dengan undangan dilaksanakan jam 14.00 WIB, tapi kenyataannya baru dimulai menjelang Magrib. “Jadi kita rapat itu, ketua (pimpinan rapat, red) harus buka sesuai dengan jam, kalau tidak jangan buat undangan seperti itu,” katanya.

Bahkan langkah lebih tegas, terangnya, sudah ada seperti diatur dalam tata terbit, jika anggota dewan yang tergabung dalam suatu rapat tidak hadir beberapa kali dapat disampaikan ke fraksi, dan selanjutnya dapat disampaikan ke Ketua Badan Kehormatan (BK) untuk diproses sesuai ketentuan berlaku.

Sementara itu rapat pembahasan yang digelar pada malam kemarin dilanjutkan setelah Isya.

Selanjut agenda itu, sekitar pukul 22.00 WIB dilanjutkan dengan agenda berikutnya berupa rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2025 olehbadan anggaransekaligus pengambilan keputusan yang dihadiri BupatiRohilH Bistamam. (rlsdiskominfotiksrohil)

Penyegaran Perangkat Daerah Lingkup Pemko Dumai, Wawako Sugiyarto Lantik dan Ambil Sumpah 8 Pejabat Eselon II.B

admin — Tue, 04 Aug 2026 17:25:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.B) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang berlangsung pada Selasa (4/8/2026).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 601 dan 602/BKPSDM/2026 tertanggal 3 Agustus 2026, sebagai bentuk rotasi, penyegaran, serta optimalisasi roda pemerintahan di Kota Dumai.

Adapun delapan pejabat Eselon II.B yang dilantik dan mengemban amanah pada jabatan baru tersebut meliputi:

1.HANDAYANI sebagai Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.

2. AFRILAGAN sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Informasi Teknologi, Ekonomi dan Keuangan.

3. drg. RIDHONALDI sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. MAINI ASNA sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5. NURZERWAN sebagai Kepala Dinas Perikanan.

6. ERDA SRIYANI sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

7. SYAHRINALDI sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.

8. AL KHUSAIRI sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto menyampaikan tahniah kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata serta dedikasi tinggi bagi masyarakat Kota Dumai.

"Rotasi dan promosi jabatan adalah hal biasa dalam tata kelola pemerintahan untuk penyegaran dan percepatan pembangunan. Kami berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi di lingkungan kerjanya masing-masing, menciptakan inovasi, serta meningkatkan khidmat pelayanan publik," ujar Wawako Sugiyarto.

Lebih lanjut, Sugiyarto menekankan pentingnya sinergitas dan integritas antar Instansi / OPD dalam merealisasikan berbagai program prioritas daerah agar target pembangunan Kota Dumai dapat tercapai secara maksimal dan tepat sasaran.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri para Staf Ahli Wali Kota Dumai, Asisten, Kepala BKPSDM Kota Dumai H Erinasrizal, Kepala Perangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya di lingkungan Pemko Dumai.(rlsdiskominfotiksandumai)

Polisi Kantongi Nama Calon Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Air Hitam Rokan Hilir

admin — Tue, 04 Aug 2026 17:03:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Ujung di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), terus bergulir.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkapkan telah mengantongi nama-nama yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Riau Kompol Yogie Pramagita, mengatakan proses penyidikan saat ini telah memasuki tahapan lanjutan. Meski demikian, penetapan tersangka masih menunggu proses hukum berikutnya.

"Untuk calon tersangka sudah kami kantongi, namun kami masih menunggu proses selanjutnya," ujar Yogie saat ditemui di Mapolda Riau, Selasa (4/8/2026).

Ia mengungkapkan, jumlah pihak yang berpotensi menjadi tersangka tidak hanya satu orang. "Kemungkinan lebih dari satu orang," katanya.

Perkembangan tersebut merupakan hasil dari rangkaian penyidikan, termasuk penggeledahan yang dilakukan penyidik di tiga instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yakni Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sebanyak 104 dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek pembangunan jembatan. "Pada saat kegiatan penggeledahan tersebut, kami berhasil mengamankan sebanyak 104 dokumen yang kami lakukan penyitaan," jelas Yogie.

Ia merinci, sebanyak 65 dokumen disita dari Kantor Dinas PUTR, kemudian 20 dokumen dari BPKAD, dan 19 dokumen lainnya berasal dari Kantor ULP Rohil. "Yang pertama di PUTR ada 65 dokumen, di BPKAD 20 dokumen, dan dari ULP 19 dokumen. Jadi total ada 104 dokumen yang kami sita," terangnya.

Menurut Yogie, penyitaan dokumen dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Ujung yang dikerjakan melalui Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2022.

Selain mengumpulkan dokumen, penyidik juga telah meminta keterangan puluhan saksi. Hingga saat ini, sebanyak 39 orang saksi dan dua orang ahli telah diperiksa.

"Untuk sementara sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi dan dua orang ahli," ujarnya.

Sementara itu, besaran kerugian negara akibat dugaan penyimpangan proyek tersebut masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Saat ini masih berlangsung proses audit dari BPK RI terkait kerugian negaranya," kata Yogie.

Dalam kesempatan itu, Yogie juga menegaskan bahwa mantan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, hingga kini belum dimintai keterangan sebagai saksi. "Belum, sementara belum," ujarnya.

Meski demikian, penyidik tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang dinilai mengetahui proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek. "Ke depan kami masih akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi berikutnya," jelasnya.

Terkait kemungkinan pemanggilan mantan bupati tersebut, Yogie menyebut penyidik akan terlebih dahulu menggelar perkara untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. "Kami akan melaksanakan gelar perkara lebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah berikutnya, karena saat ini proses penyidikan masih berjalan," tutupnya.(rlsdiskominfotiksrohil)

Pastikan Layanan Prima, Wali Kota Dumai H Paisal Tinjau Fasilitas RS Awal Bros Yasmine

admin — Tue, 04 Aug 2026 16:24:00 +0700+0700

BERKABAR.COM- Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS, mengawali pekan pertama bulan Agustus ini dengan turun langsung meninjau fasilitas pelayanan kesehatan di RS Awal Bros Yasmine yang berlokasi di Jalan Marlan Jaya (Samping Citimall Dumai), Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Senin (3/8).

Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat Dumai mendapatkan standar pelayanan medis yang prima, cepat, dan nyaman.

Begitu tiba di lokasi, kehadiran orang nomor satu di Dumai ini disambut hangat oleh Direktur RS Awal Bros Yasmine, dr. M. Eriex Fornando Suka, MARS, bersama jajaran direksi rumah sakit.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pihak manajemen langsung terlihat saat mereka bersama-sama mengitari berbagai area vital rumah sakit.

Rombongan mengecek mulai dari alur registrasi pasien, kesiapan Instalasi Gawat Darurat (IGD), kenyamanan ruang rawat inap, hingga fasilitas poli klinik.

Di sela-sela peninjauan, H. Paisal juga menyempatkan diri menyapa dan berdialog santai dengan beberapa warga yang sedang berobat untuk mendengar langsung testimoni mereka terkait layanan di sana.

Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan bahwa kehadiran fasilitas kesehatan yang memadai di sektor swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Dumai yang sehat.

"Kami sangat mengapresiasi komitmen RS Awal Bros Yasmine dalam menjaga standar kualitas layanannya. Bagi kami di Pemerintah Kota Dumai, kesehatan masyarakat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kami berharap pihak rumah sakit terus konsisten memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan adil kepada seluruh warga tanpa membeda-bedakan," tegas H. Paisal.

Tak hanya menitipkan pesan kepada manajemen rumah sakit, H. Paisal juga menyampaikan ajakan khusus kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai agar lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga.

"Kami juga mengajak seluruh warga Dumai untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di kota kita. Jangan menunggu sakit kita parah baru pergi berobat. Manfaatkan pemeriksaan sedini mungkin, dan mari bersama-sama kita jaga pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari," ajak Wali Kota.

Kunjungan kerja ini berjalan dengan hangat sekaligus menjadi ruang diskusi interaktif. Pihak manajemen RS Awal Bros Yasmine menyatakan kesiapannya untuk terus menyelaraskan program pelayanan mereka demi mendukung penuh khidmat Pemko Dumai di bidang kesehatan. (rlsdiskominfotiksandumai)

Kritik Rapat Molor di DPRD Rohil, Darwis Syam Dorong Penegakan Disiplin Anggota Dewan

admin — Tue, 04 Aug 2026 16:00:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) Darwis Syam menyampaikan kritikan atas kerapnya terjadi molor pelaksanaan rapat di DPRD Rohil.

Hal itu disampaikannya pada saat rapat badan anggaran dengan TAPD terkait pembahasan finalisasi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Bagansiapiapi, Senin (3/8/2026) malam. Padahal dengan mekanisma yang ada, tidak ada hal yang membatasi hingga membuat pelaksanaan rapat menjadi molor.

"Kalau tak kuorum, bisa ditunda sebenar, lalu dilanjutkan lagi. Kalau anggota tak datang, sampaikan laporan ke fraksinya. Kalau tidak begitu, tidak berubah kita ini," kata Darwis Syam.

Ia menjelaskan seperti pada agenda rapat pembahasan yang digelar sore itu, seharusnya sesuai dengan undangan dilaksanakan pukul 14.00 WIB, tapi kenyataannya baru dimulai menjelang magrib, kemarin.

"Jadi kita rapat itu, ketua (pimpinan rapat-red) harus buka sesuai dengan jam, kalau tak jangan buat undangan seperti itu," katanya.

Bahkan langkah lebih tegas terangnya, sudah ada seperti diatur dalam tata terbit, jika anggota dewan yang tergabung dalam suatu rapat tidak hadir beberapa kali dapat disampaikan ke fraksi, dan selanjutnya dapat disampaikan ke Ketua Badan Kehormatan (BK) untuk diproses sesuai ketentuan berlaku.

Sementara itu rapat pembahasan yang digelar pada malam kemarin dilanjutkan setelah Isya. Sekitar pukul 22.00 WIB dilanjutkan dengan agenda berikutnya berupa rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 oleh badan anggaran sekaligus pengambilan keputusan yang dihadiri Bupati Rohil H Bistamam. (rlsdiskominfotiksrohil)

Polemik Pengelolaan Plasma Sawit Kebun PT Jatim Jaya Perkasa dan Pemanfaatan Jalan oleh PHR Dibahas di DPRD Rohil

admin — Mon, 03 Aug 2026 21:59:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan terkait polemik pengelolaan plasma sawit kebun PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan, dengan dihadiri Tim Revitalisasi dan Transisi (TRT) plasma sawit, Pertamina Hulu Rokan (PHR), serta masyarakat penerima plasma.

Rapat berlangsung di Bagansiapiapi, Senin (3/8/2026), dipimpin langsung dari Komisi B DPRD Rohil, Zahrul Saufi, didampingi sejumlah anggota dewan.

Ketua TRT, Zulpakar melalui pengawas, Oki, memaparkan sejumlah temuan terkait dugaan ketidaksesuaian dalam proses ganti rugi areal plasma masyarakat. Salah satu persoalan yang disampaikan yakni terkait pemanfaatan jalan oleh PHR, yang masuk kawasan plasma Koperasi Seribu Kubah yang berlangsung pada 2023�"2024.

Menurut Oki, pihak PHR sebelumnya menyampaikan adanya pembayaran untuk durasi satu tahun dengan nilai sekitar Rp400 juta. Dalam dokumen tersebut terdapat 12 nama yang disebut sebagai pihak penerima ganti rugi melalui Koperasi Seribu Kubah berdasarkan surat kuasa.

"Namun, salah seorang nama yang tercantum, Hendri Utomo, mengaku tidak pernah menandatangani surat kuasa maupun menerima dana ganti rugi," kata Oki. Selain itu, TRT juga menyoroti adanya pembayaran ganti rugi lain yang berada di kawasan plasma dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp766 juta.

"Fokus kami saat ini terkait dugaan ganti rugi tersebut. Kami sepakat akan menempuh jalur hukum apabila ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen maupun dugaan penggelapan dana ganti rugi terhadap 12 nama tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Hendri Utomo, salah seorang warga yang namanya disebut dalam dokumen penerima ganti rugi, mengaku baru mengetahui adanya persoalan tersebut pada September 2025.

Ia mengatakan, saat itu ada beberapa orang yang mengaku berasal dari koperasi pusat dan setelah pendalaman bersama TRT, dirinya menemukan adanya informasi yang sebelumnya tidak diketahuinya.

"Saya merasa dirugikan karena menurut pihak PHR nama saya disebut sebagai penerima ganti rugi. Padahal selama ini saya tidak pernah menerima dana tersebut," ungkap Hendri.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang. Hendri juga meminta agar dokumen pernyataan yang pernah dikaitkan dengan dirinya dapat diklarifikasi karena khawatir akan berdampak terhadap haknya sebagai peserta plasma maupun kepemilikan lahan ke depan.

Dari pihak PHR, Head Relation Zona Rokan, Hardi, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat plasma sekaligus melakukan sinkronisasi data yang dimiliki perusahaan dengan informasi yang disampaikan petani plasma.

Menurutnya, DPRD Rohil menjadi fasilitator untuk mencari titik temu terhadap persoalan tersebut.

"Kami mendengarkan penyampaian dari petani plasma dan mencocokkan dengan data yang ada di PHR. Mudah-mudahan ke depan ada langkah strategis sesuai dengan data yang sudah disampaikan," ujar Hardi.

Ia menegaskan, PHR tidak mencampuri urusan internal koperasi. Namun, apabila terdapat persoalan terkait hak petani plasma yang belum terselesaikan, pihaknya akan membantu mencari solusi sesuai kewenangan yang dimiliki.

Terkait pembayaran ganti rugi kepada 12 nama yang disebut terdampak, Hardi menjelaskan bahwa PHR sebelumnya menerima surat kuasa dari pihak terkait yang kemudian prosesnya dilakukan melalui koperasi.

"Karena sudah ada surat kuasa dari 12 petani plasma, pembayaran dilakukan melalui ketua koperasi. Untuk pendistribusiannya kepada masing-masing penerima merupakan ranah internal koperasi," jelasnya.

Pihak Koperasi Seribu Kubah, tak hadir pada pertemuan tersebut. Dengan alasan seperti disampaikan dari komisi B, mereka enggan hadir sebelum ada kepastian validasi dan keabsahan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai penerima plasma khususnya yang tergabung di tim transisi tersebut. Sebelumnya pengurus koperasi hadir pada RDP pekan lalu, dimana ketua koperasi Widiarto menyampaikan permintaan agar keabsahan para pihak yang meminta data-data ke koperasi dipastikan terlebih dulu, sehingga benar-benar layak untuk mendapatkan data yang dimaksud.

"Kami akan serahkan data, informasi yang diminta asalkan absah, jangankan di rapat bersama komisi, dalam rapat pengurus pun kami siap," katanya. (rlsdiskominfotiksrohil)

RDP Komisi D, Libatkan Lintas Sektor Terkait BPJS Kesehatan yang Jadi Sorotan

admin — Mon, 03 Aug 2026 21:11:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Komisi D DPRD Rokan Hilir (Rohil) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama lintas sektor menyikapi kondisi terkait dengan pelayanan kesehatan dan sektor terkait lainnya, Senin (10/8/2026).

Rapat dihadiri dan dipimpin ketua Komisi D DPRD Rohil Purnomo Sag. Terlihat turut hadir anggota DPRD Rohil Edison SAg MH, Wakil Ketua DPRD Rohil Maston SH, serta Devi Paranita SIP.

Rapat yang berlangsung tertutup tersebut berlangsung cukup lama, beberapa jam. Sementara pihak terkait yang hadir di antaranya pihak BPJS Kesehatan Rohil, Kepala BPKAD Rohil Hafimnur SE, Dirut RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi dr Tri Buana T Dewi, Kadis Sosial Andi Rahman SE dan sejumlah pihak.

Ditemui seusai rapat, Ketua Komisi D DPRD Rohil Purnomo tak dapat diwawancarai, dirinya beralasan ada suatu keperluan. Terpisah Kepala BPJS Kesehatan Rohil Rusna membenarkan terkait kegiatan pertemuan itu, membahas beberapa hal termasuk dengan soal pelaksanaan program BPJS di Rohil.

Saat ditanyakan terkait dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah Rohil, ia turut membenarkan. Termasuk juga ketika ditanyakan terkait informasi tunggakan iuran BPJS kesehatan yang disebutkan mencapai Rp30 miliar lebih.

"Tapi mereka (pemerintah daerah,red) sudah menyampaikan komitmen, untuk pembayarannya. Di mana besok dibayarkan untuk bulan Januari sebesar Rp5 miliar," kata Rusna.

Dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut terkait denganjumlah penerima layanan ini atau yang dimasukkan sebagai pihak yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah, dan berbagai persoalan lainnya. Dan beralasan nantinya ada tim humas yang menyampaikan atau berdiskusi lebih lanjut terkait dengan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Rohil.

Diperoleh informasi jumlah peserta BPJS Kesehatan se-Rohil per April 2026 lebih dari 600 ribu jiwa, atau sekitar 98 persen dari total penduduk Rohil. Namun dari jumlah tersebut tingkat kepesertaan aktif masih berada di angka 77 persen lebih. Sehingga masih ada peserta yang perlu diupayakan agar statusnya aktif terkait dengan pembayaran iuran dan pemutakhiran data. Capaian cakupan ini masih belum mencapai target dari UHC yakni 99 persen.(rlsdiskominfotiksrohil)

Usai Cetak Sejarah Utus 4 Perwakilan ke Provinsi, Kesbangpol Rohil Bina Paskibraka

admin — Sun, 02 Aug 2026 21:29:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rokan Hilir, Indra Gunawan, SE., MH., memimpin langsung pembukaan kegiatan Desa Bahagia Paskibraka Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026.Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Kesbangpol Rohil, Jalan Kecamatan Batu Empat, Bagansiapiapi pada Sabtu (25/7/2026) ini menandai dimulainya Latihan Dasar (Latsar) bagi para calon anggota Paskibraka.

Sebagai informasi, program Desa Bahagia merupakan program resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Program ini wajib diterapkan di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Sebanyak 36 putra-putri terbaik daerah resmi memulai proses pembinaan.

Mereka merupakan hasil penjaringan ketat selama hampir satu tahun yang dilakukan oleh Kesbangpol Rohil bersama Duta Pancasila dengan menyisir puluhan sekolah di seluruh wilayah Rokan Hilir.

Dalam arahannya, Kaban Kesbangpol Rohil, Indra Gunawan, mengungkapkan rasa optimisnya bahwa performa Paskibraka Rohil tahun ini akan jauh lebih unggul. Terlebih, Rohil baru saja mencetak sejarah baru dengan berhasil meloloskan empat orang perwakilan sekaligus untuk menjadi Paskibraka di tingkat Provinsi Riau.

"Adik-adik yang hadir hari ini adalah hasil pencarian panjang. Kami berharap, setelah menyelesaikan tugas suci pada upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026 nanti, mereka terlahir kembali dengan jiwa baru yang sarat rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat bela negara yang melekat seumur hidup," ujar Indra, yang juga merupakan purna-Paskibraka.

Indra menekankan bahwa orientasi utama pembinaan ini tidak sekadar melatih fisik untuk kesiapan pengibaran dan penurunan bendera. Lebih dari itu, program Desa Bahagia ini dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta ketangguhan mental generasi muda Rohil agar siap menjadi pribadi yang sukses di masa depan. Guna memastikan kualitas pembinaan yang maksimal, Kesbangpol Rohil melibatkan tim pelatih profesional dari unsur TNI dan Polri.

Para pelatih yang mayoritas juga merupakan purna-Paskibraka ini akan menggembleng fisik dan mental ke-36 peserta secara terarah dan berkelanjutan demi kesuksesan upacara sakral pada 17 Agustus mendatang.(rlsdiskominfotiksrohil)

Pemko Dumai Gesa Perbaikan Jalan Nasional Soekarno-Hatta Sepanjang 1,39 Kilometer

admin — Sat, 01 Aug 2026 21:22:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum menggesa pelaksanaan perbaikan Jalan Nasional Soekarno-Hatta dengan panjang total mencapai 1.390 Meter/1,39 Kilometer dengan rincian 1.250 Meter di sebelah Kanan dan 140 Meter di sebelah Kiri.

Sebelum pelaksanaan perbaikan dilaksanakan, Pemerintah Kota Dumai telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, dikarenakan status Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan bagian dari Jalan Nasional.

Pelaksanaan perizinan ini sendiri dilakukan secara langsung oleh Walikota Dumai, H. Paisal., SKM., MARS, dengan menemui Kepala BPJN Riau maupun Wakil Menteri PU Republik Indonesia dengan tindaklanjut persetujuan berupa Rekomendasi Teknis dengan Nomor: BM0303/B/Bpjn2/2026/117 dari Kementerian PU melalui BPJN Riau yang ditandatangani Plt. Kepala BPJN Riau.

Berdasarkan penyampaian dari Kepala Dinas PU Kota Dumai, Riau Satrya Alamsyah, S.T., M.T, pelaksanaan pengerjaan perbaikan Jalan Nasional Soekarno-Hatta ini akan dilaksanakan selama 180 Hari dengan target jalan mulai dapat digunakan pada bulan Desember 2026.

Riau Satrya juga menjelaskan bahwa spesifikasi perbaikan yang dikerjakan ini disesuaikan dengan kepadatan dan tonase kendaraan yang lewat dengan ketebalan mencapai 45 Sentimeter yang terdiri dari 15cm Land Concrete (Beton Lantai Kerja) dan 30cm beton.

“Untuk spesifikasi sudah disesuaikan oleh Pemko Dumai berdasarkan arahan dari Kementerian PU. Jalan ini sepenuhnya akan menggunakan beton dengan ketebalan mencapai 45 sentimeter guna mendukung kelancaran mobilitas dan tonase kendaraan yang melintas” ujarnya.

Sementara itu ketika diwawancara, Wako Paisal membeberkan beberapa alasan perbaikan Jalan Nasional Soekarno-Hatta yang dikerjakan oleh Pemko Dumai.

Pertama menurutnya, urgensi perbaikan sangat diperlukan karena dampak kerusakan akan sangat membahayakan dan merugikan masyarakat. Selain itu, Wako Paisal menyebut jika pemeliharaan ringan yang dilaksanakan, tidak cukup untuk menampung jumlah maupun tonase kendaraan yang lewat.

“Urgensi perbaikan ini adalah keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang berkendara, sehingga Pemko Dumai mengambil langkah cepat dan tepat dengan izin ke Kementerian PU untuk melaksanakan perbaikan Jalan Nasional Soekarno-Hatta” ujar Wako.

Jalan ini juga merupakan nadi utama perekonomian di Kota Dumai sekaligus akses keluar masuk menuju pusat perkotaan, perekonomian, bisnis, serta industri, sehingga dibutuhkan akses jalan yang baik dan aman.

“Jadi kami berharap masyarakat agar tidak perlu merasa perbaikan ini tidak menjadi tanggung jawab Pemko, selagi untuk kepentingan dan menjaga keselamatan masyarakat, maka kebijakan terbaik perlu dilakukan” sebutnya.

“Kami juga memohon maaf kepada pengendara jika merasa kesulitan dan menghabiskan waktu ketika melewati peralihan arus lalu lintas. Kami menghimbau masyarakat untuk mengambil jalan alternatif dan mematuhi aturan keselamatan yang berlaku” tambah Wako Paisal.(rlsdiskominfotiksandumai)

Jelang Agustus, Pemkab Rohil Terbitkan Aturan Baru

admin — Sat, 01 Aug 2026 18:07:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir resmi menerbitkan surat edaran berisi lima imbauan yang wajib diperhatikan seluruh instansi pemerintah, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat selama Agustus 2026 untuk menyemarakkan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Surat edaran tersebut ditandatangani atas nama Bupati Rokan Hilir oleh Sekretaris Daerah, Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., dan ditujukan kepada pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, camat, lurah, penghulu, kepala sekolah, serta pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut atas arahan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau mengenai pelaksanaan sosialisasi dan penguatan identitas visual peringatan Hari Jadi Provinsi Riau dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
Adapun isi surat edaran tersebut, terdiri dari lima poin utama yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi seluruh instansi dan masyarakat.

Pertama, seluruh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, serta pelaku usaha diimbau memasang atribut perayaan berupa umbul-umbul, baliho, dan banner selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Seluruh materi publikasi diharapkan mengacu pada tema resmi Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, yakni "Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan", serta menggunakan identitas visual yang telah ditetapkan pemerintah melalui tautan resmi penyediaan logo peringatan.

Kedua, Pemkab Rokan Hilir menginstruksikan penggunaan Pakaian Melayu Lengkap bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Harian Lepas (THL), tenaga pendidik, peserta didik, hingga karyawan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mulai 3 hingga 7 Agustus 2026. Ketentuan tersebut mencakup penggunaan tanjak bagi laki-laki serta hijab atau penutup kepala bagi perempuan sebagai representasi penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Riau.

Ketiga, pemerintah daerah mengimbau pelaksanaan doa bersama secara serentak pada Jumat, 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pengurus masjid di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai ikhtiar spiritual memohon keselamatan bangsa dan negara. Sementara itu, masyarakat yang memeluk agama lain diimbau menyesuaikan pelaksanaan doa sesuai tata cara dan waktu ibadah masing-masing.

Keempat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menginisiasi berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan kedua peringatan tersebut sekaligus mendokumentasikan setiap aktivitas dalam bentuk foto maupun video. Dokumentasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir sebagai bahan publikasi pemerintah daerah guna memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat.

Kelima, masyarakat diberikan akses untuk mengunduh secara mandiri tema, logo, serta pedoman identitas visual resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 melalui laman resmi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat sehingga seluruh bentuk publikasi memiliki standar visual yang seragam dan sesuai ketentuan nasional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi Riau maupun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat atas dukungan, sinergi, serta partisipasi yang telah diberikan. Semoga semangat kebersamaan ini semakin memperkuat persatuan, menumbuhkan kecintaan terhadap daerah dan bangsa, serta menjadi energi positif dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang semakin maju dan berdaya saing," ujar Fauzi.(rlsdiskominfotiksrohil)