Berkabar.com - Indonesia News and Magazine Online

Perkuat Layanan Kesehatan Primer, Hj. Leni Ramaini Buka Sosialisasi dan Bimtek Posyandu ILP di Kelurahan Mundam

admin — Thu, 10 Sep 2026 21:46:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Kota Dumai, Hj. Leni Ramaini, resmi membuka kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu Kelurahan Tahun 2026, Kamis (10/9).

Agenda yang berpusat di Aula Kantor Kelurahan Mundam ini diikuti oleh jajaran TP Posyandu Kelurahan Mundam.

Hadir dalam momen tersebut Camat Medang Kampai Indra Safawi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kota Dumai Suriani, dan Lurah Medang Kampai Adi Aprianto.

Dalam arahannya, Hj. Leni Ramaini menegaskan bahwa transformasi layanan primer merupakan pilar utama dalam pembenahan sistem kesehatan nasional yang berfokus pada upaya promotif dan preventif.

Langkah ini mencakup penguatan deteksi dini, promosi kesehatan, penyiapan sarana dan prasarana, penguatan SDM, hingga pembenahan manajemen di tingkat akar rumput.

"Transformasi pelayanan kesehatan primer menerapkan konsep kewilayahan dengan pendekatan siklus hidup. Pelayanan mendekat ke masyarakat melalui jejaring hingga tingkat kelurahan, salah satunya lewat Posyandu yang kini bertransformasi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pengusung Integrasi Layanan Primer (ILP)," ujar Leni.

Leni menambahkan, fungsi Posyandu ILP mencakup seluruh rentang usia-mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, hingga lansia.

Melalui Bimtek ini, ia berharap tim pembina diharapkan mampu mendeteksi masalah kesehatan warga sejak dini sekaligus meningkatkan kapasitas para kader di lapangan.

"Peran tim pembina di tingkat kelurahan sangat penting untuk memastikan layanan dasar hadir secara merata, berkualitas, dan tepat sasaran. Kami berharap koordinasi dan pemahaman kita makin solid agar mampu menyusun strategi pembinaan yang efektif," tambahnya.

Sementara itu, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Dumai, Suriani, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme para peserta di Kelurahan Mundam.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan di seluruh wilayah Kota Dumai guna memastikan pemerataan pemahaman terkait penerapan Posyandu ILP.

"Kelurahan Mundam merupakan kelurahan ketiga yang kita jangkau dalam rangkaian kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Bimtek ini. Kami menargetkan seluruh kelurahan di Kota Dumai dapat segera menerapkan konsep ILP secara optimal, sehingga kader di lapangan siap memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat," terang Suriani.

Sumber: dumaiposnews.com

Dukung Penyediaan Hunian Layak Pegawai, Wako H. Paisal Teken MoU Bersama BRK Syariah dan Developer Properti

admin — Thu, 10 Sep 2026 21:45:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kota Dumai terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan para pegawainya, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal.

Pemko Dumai secara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah serta para pengembang properti lokal melalui kegiatan Sharing Session dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar di Patra Hotel, Dumai, Kamis (10/9/2026).

Hadir dalam momen ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mukhlis Suzantri, Kepala BKPSDM yang diwakili Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (PPI) Zaki, Kepala Dinkes Dumai dr. Syaiful, Kepala Dinas Perkim Dumai Suherman, Pemimpin Bagian Konsumer BRK Syariah Teguh Apriadi, serta Branch Manager BRKS Dumai Syahrul.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM., MARS., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki rumah pribadi, dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Tujuan utama kita adalah memastikan seluruh pegawai Pemko Dumai memiliki tempat tinggal sendiri yang memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita memanfaatkan skema pembiayaan program tenor panjang hingga 40 tahun, sehingga estimasi cicilan menjadi sangat ringan dan terjangkau, yakni di kisaran Rp300.000-an per bulan," ujar Wali Kota H. Paisal.

Mengenai arah pembangunan perumahan pegawai, Paisal menyampaikan bahwa kawasan Bagan Besar, khususnya di sekitar Jalan Soekarno-Hatta dan sekitarnya, diproyeksikan menjadi lokasi strategis pemukiman baru.

Hal ini selaras dengan rencana pemindahan pusat perkantoran Pemko Dumai.

"Sekitar 90 persen perkantoran pemerintah direncanakan pindah secara bertahap ke kawasan Bagan Besar mulai tahun ini. Terkait adanya kendala status kawasan hutan atau zona hijau di lokasi bekas Inpres 2, saat ini terus kita koordinasikan agar dapat diselaraskan dengan aturan tata ruang yang berlaku," jelasnya.

Tak hanya menyoroti kemudahan akses, Wali Kota Dumai juga memberi penekanan tegas mengenai kualitas bangunan.

Belajar dari evaluasi perumahan sebelumnya di kawasan Tanjung Palas yang rawan tergenang akibat landasan tanah kurang tinggi saat perbaikan jalan, ia mengingatkan para pengembang untuk menjaga standar pembangunan.

"Kami mengimbau seluruh developer, baik yang tergabung dalam HIMPERA, APERSI, maupun asosiasi lainnya, untuk benar-benar memperhatikan elevasi tanah, estetika kawasan, dan kualitas struktur bangunan tanpa mengurangi standar kepatuhan yang ada," tegas H. Paisal.

Dari sisi kebijakan finansial pegawai, Pemko Dumai melalui BKPSDM telah menginstruksikan pembatasan kredit konsumtif selama dua tahun terakhir.

Pinjaman perbankan kini diprioritaskan penuh untuk kebutuhan mendasar seperti pembangunan atau renovasi rumah, sementara kebutuhan sekunder seperti pernikahan tidak diizinkan.

Pemko Dumai bersama pihak perbankan siap menjamin mekanisme pembayaran serta regulasi pendukung agar proses pembiayaan berjalan lancar.

Sebagai langkah tindak lanjut, BKPSDM bersama dinas terkait akan segera menginventarisasi data pasti jumlah pegawai PPPK dan ASN yang belum memiliki rumah.

Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemko Dumai, BKPSDM, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, bank penyalur, hingga developer properti akan terus digalang intensif.

Sementara itu, Pemimpin Divisi Konsumer BRK Syariah, Irsyadi Syukri, menyampaikan bahwa BRK Syariah merupakan salah satu dari 43 bank di Indonesia yang dipercaya oleh pemerintah pusat melalui BP Tapera untuk menyalurkan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, BRK Syariah telah menyalurkan sekitar 11.000 unit rumah subsidi. Ke depannya, kami terus mendorong agar proses pelayanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dapat dilakukan secara langsung melalui Cabang Dumai tanpa harus lewat Pekanbaru, sehingga akses pelayanan serta proses survei bagi warga Dumai bisa berjalan lebih cepat dan mudah," papar Irsyadi.

Ia menambahkan, langkah bersama Pemko Dumai ini juga menjadi bentuk nyata dukungan daerah terhadap target nasional penyediaan 3 juta rumah.
Pada tahun ini, kuota nasional BP Tapera mencapai 350.000 unit, melengkapi capaian penyaluran yang telah menyentuh hampir 300.000 unit pada tahun 2025.

Program yang ditawarkan mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah.

"Untuk wilayah Riau, fasilitas rumah subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat sektor formal maupun informal-termasuk ASN, PPPK, dan CPNS-dengan batas maksimal penghasilan Rp10 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Kami siap bersinergi dengan Pemko Dumai dan para developer demi mewujudkan impian para pegawai memiliki rumah impian," pungkas Irsyadi.

Usai prosesi penandatanganan nota kesepahaman (MoU), rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan agenda sharing session interaktif antara Divisi Konsumer BRK Syariah dan para pengembang (developer) properti dari asosiasi HIMPERA maupun APERSI Kota Dumai.

Sesi diskusi teknis ini berfokus pada penyelarasan skema pembiayaan KPR Syariah, kepastian kriteria calon debitur dari kalangan ASN dan PPPK Pemko Dumai, penyederhanaan mekanisme administrasi, hingga percepatan verifikasi serta alur pengerjaan unit perumahan di lapangan.

Melalui sharing session ini, pihak perbankan dan developer menyepakati komitmen bersama untuk menjaga standar kualitas bangunan, kelayakan lokasi, serta percepatan proses penyaluran hunian agar program pemukiman bagi pegawai Pemko Dumai dapat segera terealisasi secara tepat sasaran.

Sumber: dumaiposnews.com

Semarak HUT HIMPAUDI ke-21, Bunda PAUD Dumai Dorong Kreativitas Anak Lewat Art and Craft

admin — Thu, 10 Sep 2026 13:42:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Bunda PAUD Kota Dumai Hj. Leni Ramaini menghadiri sekaligus membuka Lomba Art and Craft yang bertempat di Gedung Sri Bunga Tanjung, Rabu (09/09/2026).

Kegiatan tersebut juga bersamaan dengan Perayaan HUT Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi Riau ke 21 dengan bertemakan "Meningkatkan Kreatifitas Ekspresi dan Keceriaan Anak Melalui Art dan Craft".

Lomba Art and Craft tersebut diikuti oleh anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kota Dumai yang juga bertujuan untuk melatih tumbuh kembang serta menumbuhkan kreatifitas para anak.

Dalam sambutannya Bunda PAUD Kota Dumai Hj. Leni Ramaini mengucapkan Tahniah dan selamat HUT ke 21 kepada HIMPAUDI Kota Dumai.

"Semoga dengan bertambahnya usia, HIMPAUDI terus meningkatkan kualitas kelembagaan, dan personil serta inovasi pembelajaran, saya juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi HIMPAUDI dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini", ucapnya.

Beliau juga berharap kegiatan tersebut membawa keberkahan dan bisa melahirkan anak-anak Dumai yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia.

"Melalui Art dan Craft kita yakin bahwa stimulasi penting bagi perkembangan sensorik, motorik halus, dan kesehatan mental anak sejak usia dini, kepada bunda-bunda guru Paud se-kota Dumai terima kasih atas dedikasi dan kasih sayangnya, ibu-ibu semua adalah garda terdepan dalam membentuk generasi emas Kota Dumai", harapnya.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Para Kepala Sekolah, Bunda PAUD se Kecamatan dan Kelurahan, Para Wali Murid Paud, Panitia, serta Para Murid Paud se Kota Dumai.

Sumber: dumaiposnews.com

Pemko Dumai Bersama Forkopimda Gerak Cepat Redam Potensi Konflik TKBM, Tegaskan Komitmen Iklim Investasi Aman dan Kondusif

admin — Thu, 10 Sep 2026 13:41:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bergerak cepat memfasilitasi penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang melibatkan dinamika Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, pada Rabu (9/9/2026).

Melalui Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai, Wali Kota Dumai H. Paisal memimpin langsung diskusi guna merumuskan solusi konkret dan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

Rapat strategis ini turut dihadiri Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan, Ketua Pengadilan Negeri Dumai Maulia Martwenty Ine, Kaban Kesbangpol Dumai, H. Khairil Adli dan Kepala OPD terkait, Ketua DPH Lembaga Adat Melayu (LAM) Dumai Datuk Seri H. Zamhur Egab, unsur BUMD, pimpinan perusahaan (PT IBP), serta perwakilan aliansi masyarakat, serikat pekerja, dan pengurus koperasi lokal.

Dalam pengarahannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menegaskan bahwa Kota Dumai harus tetap menjadi daerah yang ramah, aman, dan kondusif bagi masuknya investasi.

Menanggapi riak-riak yang sempat terjadi di area industri Sungai Sembilan, Wali Kota meminta seluruh pihak menahan diri dan menolak segala bentuk tindakan kekerasan.

"Kota Dumai harus kita jaga bersama. Keamanan dan kerukunan adalah modal utama kita. Jangan ada aksi kekerasan yang berujung pada konsekuensi pidana dan merugikan semua pihak. Kalau Dumai kondusif, investasi akan bertumbuh, dan manfaatnya kembali ke masyarakat," tegas Wali Kota Dumai.

Wali Kota juga menyoroti akar pemicu dinamika di lapangan, termasuk mengenai tata kelola perparkiran serta kejelasan payung hukum Unit Usaha Pelabuhan/Jasa (UUPJ) dan regulasi dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Pemko Dumai berkomitmen memanggil pihak KSOP untuk menyelaraskan regulasi, termasuk aturan Surat Keputusan Bersama (SKB), agar tidak menimbulkan multitafsir di tingkat operasional.

Sementara itu, Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan menegaskan komitmen jajaran kepolisian dalam mengawal situasi Kamtibmas.

"Kami mendukung penuh langkah mediasi yang diinisiasi Pemko Dumai, namun juga tidak ragu mengambil tindakan tegas jika terjadi pelanggaran hukum atau tindakan anarkis yang menganggu kondusifitas daerah," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Dumai Maulia Martwenty Ine, menggarisbawahi pentingnya pendekatan preventif dan musyawarah agar permasalahan usaha penambangan/bongkar muat ini dapat diselesaikan tanpa perlu berlanjut ke ranah hukum pidana.

Sementara itu, Ketua DPH LAM Kota Dumai Datuk Seri H. Zamhur Egab mengingatkan pentingnya saling menghormati prinsip "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung".

LAM meminta perusahaan-perusahaan di kawasan Sungai Sembilan aktif berkomunikasi dan merangkul anak kemenakan serta masyarakat tempatan dalam penyerapan tenaga kerja secara adil dan transparan.

Dari rapat koordinasi Forkopimda tersebut, disepakati beberapa langkah krusial untuk menjaga kondusivitas Kota Dumai:

1. Pemanggilan KSOP: Pemko Dumai bersama Forkopimda segera memanggil pihak KSOP untuk menyelaraskan regulasi, payung hukum SKB, serta aturan Tersus/Terum agar tidak memicu benturan tafsir antar-pengelola TKBM dan Koperasi.
2. Pengelolaan Parkir Sementara: Status pengelolaan parkir tetap berjalan pada pengelola awal hingga aturan dan regulasi baru diterbitkan secara resmi. Pihak BUMD diminta mengawal proses administrasi secara cermat.
3. Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal: Perusahaan diimbau mengedepankan pendekatan musyawarah, serta memprioritaskan keterlibatan masyarakat dan tenaga kerja tempatan melalui wadah hukum/koperasi yang sah dan taat pajak.
4. Penghentian Gesekan di Lapangan: Seluruh aliansi, serikat pekerja, dan masyarakat diminta menahan diri serta menyerahkan fasilitasi penyelesaian regulasi kepada Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam waktu dekat.
Melalui sinergi ini, Pemko Dumai optimistis kerukunan antar-lembaga pekerja, masyarakat, dan pelaku usaha dapat terus terjaga demi mewujudkan Dumai yang Kota Idaman, aman, dan sejahtera.

Sumber: dumaiposnews.com

Cegah dan Perkuat Penanganan Korban TPPO, DPPPA Kota Dumai Gelar Pelatihan Pendampingan Korban TPPO Tahun 2026

admin — Tue, 08 Sep 2026 22:00:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai menggelar kegiatan Pelatihan Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2026 bertempat di Ballroom Hotel Cititel Dumai, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala DPPPA Kota Dumai, drg. Ridhonaldi, M.K.M., dan diikuti oleh unsur Satgas TPPO se-Kota Dumai, Satreskrim Polres Dumai, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, P4MI, UPTD PPA Dumai, Puspaga, serta jajaran DPPPA Kota Dumai.

Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban TPPO, khususnya perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi yang disampaikan oleh Narasumber Dra. Risdayati, M.Si. dari Yayasan Intan Payung Pekanbaru. Materi yang diberikan terbagi dalam dua sesi, meliputi pemahaman mengenai pendampingan korban TPPO serta dasar-dasar terkait kasus, penanganan, dan perlindungan korban TPPO.

Kepala DPPPA Kota Dumai, drg. Ridhonaldi, M.K.M., menyampaikan bahwa penanganan TPPO membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas dan pemahamannya dalam memberikan pendampingan kepada korban TPPO. Yang tidak kalah penting, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi, sehingga ketika ditemukan kasus, kita dapat memberikan respons dan penanganan yang cepat, tepat, terpadu, serta tetap mengedepankan kepentingan dan pemulihan korban.”

Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih responsif di Kota Dumai.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Dra. Risdayati, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan TPPO. Menurutnya, kompleksitas kasus perdagangan orang membutuhkan kerja bersama mulai dari upaya pencegahan, identifikasi korban, penanganan, pendampingan hingga pemulihan.

“Kita berharap melalui kegiatan ini, setiap unsur yang terlibat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sinergi antarinstansi dan organisasi harus terus diperkuat, karena perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah TPPO sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak.”

Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai TPPO, tetapi juga memperkuat jejaring dan koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan sistem pencegahan serta penanganan TPPO yang lebih efektif di Kota Dumai.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta organisasi terkait, DPPPA Kota Dumai berkomitmen untuk terus memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak serta memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Sumber: dumaiposnews.com

Kolaborasi Pemko Dumai Bersama Tanoto Foundation, Perkuat Pengasuhan dan Stimulasi Dini 1000 HPK

admin — Tue, 08 Sep 2026 21:40:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkolaborasi dengan Tanoto Foundation menggelar Workshop Pengasuhan dan Stimulasi Dini secara hybrid, di Gedung Sri Bunga Tanjung, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Memperkuat Pengasuhan dan Stimulasi Dini pada 1000 HPK sebagai Fondasi SDM Unggul Kota Dumai Menuju Indonesia Emas 2045" ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Dumai, Muhammad Yunus.

Dalam sambutannya, Muhammad Yunus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tanoto Foundation atas dukungannya terhadap program tumbuh kembang anak di Kota Dumai. Langkah ini dinilai strategis dalam mempersiapkan generasi penerus menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Pengembangan anak usia dini merupakan isu prioritas strategis yang membutuhkan dorongan dari semua pihak. Melalui workshop ini, kita berharap lahir inovasi dan kreativitas yang dapat dibagikan kepada masyarakat untuk mewujudkan generasi emas di Kota Dumai," ujar Yunus.

Sementara itu, Regional Lead Tanoto Foundation, Dendi Satria Utama, menjelaskan bahwa dukungan ini diberikan berdasarkan asesmen awal yang menunjukkan komitmen Pemko Dumai dalam RPJMD 2025-2029.

Menurutnya, perlu ada penguatan kapasitas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penyelarasan regulasi lokal dengan UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

"Terdapat 31.187 anak usia dini di Kota Dumai. Jika seluruhnya difasilitasi dengan pengasuhan dan stimulasi yang optimal, Kota Dumai akan memetik manfaat besar dari bonus demografi di masa depan," jelas Dendi.

Di sisi lain, Kepala Bappeda Kota Dumai Budhi Hasnul mengutarakan bahwa workshop ini selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lintas sektor terkait Pengasuhan dan Stimulasi Dini, juga sebagai pembuka peluang inovasi kebijakan di daerah.

"Melalui kegiatan ini kita dapat mengumpulkan data serta informasi komprehensif terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)," imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini ditargetkan menghasilkan asistensi teknis untuk penyusunan pokok pikiran serta pemuatan Draft Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) yang dijadwalkan pada September-Oktober 2026.

Sesi talkshow menghadirkan narasumber berkompeten, di antaranya, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bunda PAUD Kota Dumai Hj. Leni Ramaini, Direktur Pusat Kajian SDGs UIR (Tim Ahli), Dr. Azharuddin M. Amin, dan Perwakilan Tanoto Foundation.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pajabat instansi teknis, seperti Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Dinas DPPKB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, serta Kemenag Kota Dumai.

Adapun peserta workshop melibatkan jajaran Bunda PAUD dan TP-PKK tingkat kecamatan/kelurahan, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), organisasi profesi kesehatan (IDAI, IBI, PERSAGI), mitra PAUD (HIMPAUDI, IGTK, IGRA, PP PAUD, Pokja PAUD), KUA, hingga seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Dumai.

Sumber: dumaiposnews.com

Dorong Kemajuan Daerah, Pemko Dumai Sambut Penjajakan Kemitraan Columbia Asia Hospital Seremban dengan PT. Pembangunan Dumai

admin — Mon, 07 Sep 2026 18:37:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kota Dumai bersama BUMD PT Pembangunan Dumai menjajaki kerja sama strategis di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan investasi dengan penjajakan kemitraan bersama jaringan rumah sakit internasional, Columbia Asia Hospital Seremban, Malaysia.

Penjajakan tersebut dibahas dalam agenda pertemuan dan diskusi pembahasan rencana kerja sama yang berlangsung hangat di Aula Dinas Perhubungan Kota Dumai, Senin (7/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Dumai Bidang Pembangunan, Teknologi Informasi, Ekonomi, dan Keuangan, H. Afrilagan, yang hadir mewakili Wali Kota Dumai.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Operasional PT Pembangunan Dumai, Deny Kurniawan, mewakili Direktur Utama, Kepala Bagian Perekonomian M. Paizal, serta perwakilan manajemen pimpinan Columbia Asia Hospital Seremban yang diwakili oleh Senior Manager Business Development and Projects (Region 3), Shirley Lim, dan disaksikan oleh jajaran Komisaris PT Pembangunan Dumai.

Dalam sambutannya mewakili Wali Kota Dumai, Staf Ahli Wali Kota Dumai H. Afrilagan menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kedatangan delegasi dari Columbia Asia Hospital Seremban di Kota Dumai.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Dumai berkomitmen penuh mendukung setiap langkah kolaboratif yang mampu mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam peningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Pemerintah Kota Dumai sangat menyambut baik inisiatif penjajakan kerja sama ini. Kedekatan geografis antara Kota Dumai dan Malaysia menjadi potensi besar yang harus kita maksimalkan, terutama dalam menghadirkan akses serta fasilitas pelayanan kesehatan yang modern dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Afrilagan.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal melalui skema investasi serta kemitraan strategis dengan BUMD PT Pembangunan Dumai.

"Kami berharap pembahasan ini tidak hanya berhenti di meja diskusi, tetapi dapat berlanjut ke tahap implementasi yang konkret. Kerja sama ini diharapkan membawa manfaat sinergis bagi kedua belah pihak, memperkuat iklim investasi, serta mendukung pembangunan kemajuan Kota Dumai ke depan," tambahnya.

Sementara itu, agenda pertemuan diisi dengan pemaparan profil masing-masing lembaga, pengenalan fasilitas medis unggulan dari Columbia Asia Hospital Seremban, serta diskusi interaktif mengenai ruang lingkup kerja sama, peluang investasi, dan langkah strategis yang dapat dijalankan bersama.

Rangkaian acara ditutup dengan perumusan kesimpulan dan rencana tindak lanjut serta foto bersama antara Pemerintah Kota Dumai, manajemen PT Pembangunan Dumai, dan delegasi Columbia Asia Hospital Seremban.

Sumber: dumaiposnews.com

Panglima Kosek I Tiba di Dumai, Wakil Wali Kota Sambut Kunjungan Kerja TNI AU

admin — Mon, 07 Sep 2026 17:39:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto menyambut kedatangan Panglima Komando Sektor I (Kosek I) Marsma TNI Imam Subekti beserta rombongan TNI Angkatan Udara di Bandara Pinang Kampai, Kota Dumai, Senin (07/09/2026).

Kedatangan Panglima Kosek I bersama rombongan tersebut dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Dumai. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda TNI Angkatan Udara dalam memperkuat koordinasi dan silaturahmi dengan unsur pemerintah daerah serta jajaran terkait di wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto menyampaikan sambutan hangat atas kedatangan Panglima Kosek I beserta rombongan. Pemerintah Kota Dumai berharap kunjungan kerja tersebut dapat semakin mempererat hubungan dan sinergi antara Pemerintah Kota Dumai dengan TNI Angkatan Udara.

"Selamat datang di Kota Dumai kepada Panglima Kosek I beserta rombongan, semoga kunjungan kerja ini dapat mempererat silaturahmi dan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Dumai dengan TNI Angkatan Udara", ujarnya.

Kunjungan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan unsur pertahanan dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung kepentingan masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua LAMR, Forkopimda, serta para tamu undangan lainnya.

Sumber: dumaiposnews.com

Cegah Karhutla Berulang, Pemko Dumai Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

admin — Mon, 07 Sep 2026 17:38:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wali Kota Dumai dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai Muhammad Yunus menghadir Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang bertempat di Ruang Rapat Diskominfotiksan, Senin (07/09/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Djamari Chaniago membahas mengenai terkait tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perizinan Usaha dalam Pemanfaatan Hutan.

Dalam paparannya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Djamari Chaniago menjelaskan bahwa kebakaran hutan merupakan pola yang terus berulang serta dipicu juga oleh iklim panas.

"Tindakan yang dilakukan untuk pemadaman harus jelas, kita punya undang-undang yang jelas terkait pemanfaatan lahan ini, ada 3 lapis yang kita pegang yaitu, moral moril dan hukum", sebutnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyampaikan ada 6 Provinsi Prioritas yang terjadi setiap tahun Kebakaran Hutan dan Lahan.

"Di 6 Provinsi ini merupakan lahan gambut, dari 72.009,10 Hektar ini ada juga yang terbakar di lahan masyarakat dan lahan konsesi, setiap hari ada data titik api yang dipantau melalui satelit, karhutla juga terjadi di di beberapa wilayah lainnya seperi di kawasan gunung dan TPA, untuk upaya pemadaman ada beberapa metode yaitu Operasi Darat, dan Udara, ada 55 Unit Armada yang disiapkan melakukan pemadaman melalui udara", jelasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan langkah antara pemerintah dan para pemegang izin dalam memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan Karhutla secara cepat dan terpadu.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Forkopimda, Para Kepala OPD, Para Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Instansi Terkait, serta Para Tamu Undangan.Sumber: dumaiposnews.com

Apresiasi Peluncuran Website GREEN for Riau dan FGRM, Wako Paisal Siap Sinergikan Kebijakan Lingkungan Daerah

admin — Mon, 07 Sep 2026 17:38:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wali Kota Dumai, H. Paisal, menghadiri acara peresmian Website GREEN for Riau sekaligus Sistem Feedback & Grievance Redress Mechanism (FGRM) yang berlangsung di Ruang Balairung Hotel Pangeran Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Senin (7/9/2026).

Prosesi peresmian tersebut ditandai secara simbolis dengan penekanan tombol oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, bersama sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga internasional.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh United Nations Resident Coordinator Gita Sabharwal, FAO Representative/Country Director for Indonesia and Timor Leste Rajendra Aryal, serta Minister-Counsellor (Development) to Indonesia, Timor-Leste and ASEAN dari Foreign, Commonwealth and Development Office, Peter Rajadiston.

Tampak hadir pula Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Haruni Krisnawati serta Staf Khusus Kantor Wakil Presiden.

Sebagai informasi, Provinsi Riau mencatatkan sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mempelopori penerapan standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) The Environmental REDD+ Excellence Standard (TREES).

Saat ini, Riau telah berhasil membangun arsitektur REDD+ berbasis yurisdiksi sebagai bentuk kesiapan menuju implementasi REDD+ berbasis hasil (results-based payment) serta pengembangan kredit karbon hutan berintegritas tinggi.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan High-Level Meeting GREEN for Riau Initiative bertajuk "From Readiness to Market: GREEN for Riau's Jurisdictional ART-TREES Journey: Indonesia's Pioneering Pathway towards High Integrity Forest Carbon Credits".

Pertemuan ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan secara resmi platform digital Website GREEN for Riau dan Sistem FGRM sebagai sarana transparansi, keterbukaan informasi, serta wadah partisipasi aktif masyarakat.
Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen Pemerintah Provinsi Riau serta dukungan penuh lembaga internasional dalam mendorong tata kelola lingkungan berkelanjutan.

Menurutnya, Pemerintah Kota Dumai siap menyelaraskan kebijakan daerah guna mendukung pencapaian target iklim nasional dan daerah.

"Kami di Kota Dumai sangat mendukung penuh terobosan Provinsi Riau ini. Kehadiran Website GREEN for Riau dan Sistem FGRM menjadi langkah nyata dalam menghadirkan tata kelola lingkungan yang transparan dan inklusif. Dumai siap berkolaborasi dan memperkuat sinergi daerah demi mendukung pengembangan ekonomi hijau serta kelestarian lingkungan yang berkelanjutan," ujar H. Paisal.

Turut mendampingi Wali Kota Dumai dalam agenda ini, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Hermanto, beserta perwakilan jajaran OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sumber: dumaiposnews.com

Peringati Hari Pelanggan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan Dumai Tegaskan Komitmen Untuk Layani Pekerja

admin — Fri, 04 Sep 2026 21:36:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Dumai Muhammad Zakir menghadiri sekaligus membuka Kegiatan Hari Pelanggan Nasional yang bertempat di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Jumat (04/09/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai tersebut dalam rangka Hari Pelanggan Nasional dengan bertemakan "Proaktif Melayani memberdayakan secara Berkelanjutan dan menciptakan nilai yang melampaui perlindungan".

Dalam sambutannya Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Dumai Muhammad Zakir menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai yang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, khususnya para pekerja di Kota Dumai.

"Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan terus hadir secara proaktif, tidak hanya dalam memberikan perlindungan, tetapi juga dalam memberdayakan para penerima manfaat agar semakin mandiri dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Fadly Maulana menyampaikan bahwa peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.

"Kami ingin hadir secara lebih proaktif, memberikan pelayanan yang berkelanjutan serta menciptakan nilai yang lebih dari sekadar perlindungan, peserta adalah bagian penting dari keberadaan kami, sehingga kepuasan dan manfaat yang mereka rasakan menjadi prioritas", sebutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke stand Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai.

Sumber: dumaiposnews.com

Wawako Sugiyarto Hadiri Paripurna DPRD Dumai, Perubahan APBD 2026 Resmi Disetujui

admin — Thu, 03 Sep 2026 15:35:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Fahmi Rizal, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai, Rabu (2/9/2026).

Rapat paripurna beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2026.

Sidang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Dumai ini dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Miswandi, didampingi Wakil Ketua Bahari. Rapat dinyatakan kuorum setelah dihadiri oleh 24 dari total 35 anggota DPRD Kota Dumai.

Dalam laporannya, juru bicara Banggar DPRD, Yohanes Orlando, memaparkan bahwa pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 telah melalui prosedur intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Dumai.

Banggar menyampaikan sejumlah catatan strategis, termasuk penyesuaian belanja dengan kebutuhan riil daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendorong optimalisasi pendapatan dari sektor industri, perdagangan, infrastruktur, dan pariwisata.

Adapun struktur Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama meliputi:
- Pendapatan Daerah: Rp2.176.286.824.036,00
- Belanja Daerah: Rp2.236.951.465.020,23
- Surplus/Defisit: Rp(-60.664.640.984,23)
- Pembiayaan Netto: Rp60.664.640.984,23 (Penerimaan pembiayaan Rp70.664.640.984,23 dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp10.000.000.000,00)
- Total Perubahan APBD 2026: Rp2.246.951.465.020,23

Setelah laporan dibacakan, pimpinan sidang meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir, yang secara mufakat menyatakan setuju agar Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara pimpinan DPRD Kota Dumai dan Wakil Wali Kota Dumai.

Dalam pendapat akhir yang disampaikannya, Wawako Sugiyarto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada pimpinan, fraksi-fraksi, dan khususnya Badan Anggaran DPRD Kota Dumai atas kerja sama dan dedikasi selama proses pembahasan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sepakat untuk menjadikan rekomendasi Banggar sebagai guidelines atau pedoman utama dalam finalisasi Perubahan APBD 2026.

"Pemerintah berkomitmen agar anggaran perubahan ini berorientasi pada kepentingan pembangunan Kota Dumai yang lebih baik, disesuaikan dengan kondisi riil daerah, serta mengedepankan efisiensi dan efektivitas," ujar Sugiyarto.

Wawako juga menambahkan bahwa pemerintah akan mempercepat monitoring pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun, sekaligus terus mengoptimalkan potensi PAD tanpa memberatkan masyarakat.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan agar Perda Perubahan APBD 2026 yang telah disetujui ini dapat segera ditindaklanjuti demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

Sumber: dumaiposnews.com

Perluas Akses Pembangunan Berkelanjutan, Pemko Dumai Gelar Rakor Pemanfaatan Ruang

admin — Thu, 03 Sep 2026 15:35:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Pemerintah Kota Dumai menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Pemanfaatan Ruang yang diikuti oleh Dispertaru, Bappeda, BPN Kota Dumai, beserta OPD terkait lainnya. Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, dan digelar pada Lantai 3 Kantor Walikota Dumai, Rabu,(2/9/2026).

Adapun tujuan dari pelaksanaan rakor ini berfokus pada membahas sejumlah permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non-Berusaha serta sinkronisasi penataan ruang daerah.

Kepala Dispertaru Kota Dumai, Muhammad Mufarizal, memberikan paparan mengenai permohonan sekaligus sinkronisasi tersebut. Diawali dengan penjelasan mengenai kajian keselarasan berbagai rencana pembangunan infrastruktur publik dan investasi swasta terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Koridor Kota Dumai.

Beberapa poin besar pemanfaatan yang disampaikan meliputi:
- Fasilitas Pendidikan dan Sosial yang diantaranya Rencana Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Wilayah Medang Kampai, Pembangunan Sekolah Rakyat di Bukit Kapur, serta penataan non-berusaha pengembangan area Pelayanan Kesehatan PMI Kota Dumai.
- Peningkatan Aksesibilitas seperti Evaluasi Rencana Pembangunan dan Peningkatan jaringan Jalan Strategis oleh Dinas Pekerjaan Umum seperti Jalan Pattimura, Jalan Pesantren, Jalan Singkis, dan Jalan Santri guna mendukung mobilitas masyarakat.
- Sinkronisasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi meliputi Pembahasan Permohonan Injeksi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada sistem GISTARU untuk kawasan Dumai Ecopark, permohonan akses KBLI kepelabuhanan oleh PT. Maritim Usaha Pelabuhan, dan peninjauan pola ruang aktivitas PT. Mitra Bandar Bertuah di Bukit Kapur.

Menyikapi hal ini, Sekdako Fahmi menjelaskan jika rakor ini dimaksudkan agar rencana pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan industri maupun investasi, sejalan dengan program Pemerintah dalam penataan ruang dan kawasan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan dan perluasan industri sejalan dengan penataan ruang yang optimal. Perhatian khusus juga diberikan terhadap aspek lingkungan dan kehidupan masyarakat” ujarnya.

Melalui rapat ini pula, Pemko Dumai berkomitmen memastikan setiap pemanfaatan lahan dan ruang di Kota Dumai, taat akan hukum, ramah lingkungan, menjadi katalis pertumbuhan, serta meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Sumber: dumaiposnews.com

Perkuat Data Pembangunan, Pemerintah Kota Dumai Dorong Optimalisasi Si-DATIN

admin — Thu, 03 Sep 2026 15:34:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wali Kota Dumai dalam hal ini yang diwakili Staf Ahli Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Zainur menghadiri sekaligus membuka Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Dumai 2026 yang bertempat di Wan Dahlan Ibrahim, Rabu (02/09/2026).

Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Dumai Tahun 2026 tersebut bertujuan untuk menyatukan data lintas instansi serta penggunaan aplikasi Si-DATIN yaitu layanan Satu Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai.

Pada kesempatan tersebut Staf Ahli Zainur berharap seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Dumai, terutama dalam menyediakan dan memperbarui data sektoral sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

"Kita berharap seluruh OPD dapat berkomitmen dalam menyediakan data yang benar, lengkap dan terbaru. Jangan sampai terjadi perbedaan data antarinstansi, karena data yang kita miliki nantinya menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota Dumai dalam mnentukan arah kebijakan dan program pembangunan", harapnya.

Dalam laporannya Kepala Dinas Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Hasan Basri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Dumai telah memperkuat landasan terkait satu data dengan aplikasi Si-DATIN yaitu layanan Satu Data.

"Instrumen yang telah kita bangun saat ini adalah Si DATIN dan merupakan pintu masuk data sektoral Kota Dumai, dan Si DATIN kita buat agar lebih mudah digunakan, ini merupakan komitmen kita dalam membangun satu data", ucapnya.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Staf Ahli, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Dumai, Perwakilan Bapedda, Para Kepala Bidang serta Jajaran Diskominfotiksan, serta Perwakilan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sumber: dumaiposnews.com

Wako H. Paisal Sampaikan Penjelasan Ranperda Perubahan APBD Kota Dumai TA 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD

admin — Wed, 02 Sep 2026 09:32:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Dumai Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan lancar, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dumai Agus Miswandi ini dihadiri oleh 22 dari 35 anggota DPRD, sehingga dinyatakan kuorum.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan rasa syukurnya atas progres pembahasan yang berjalan baik.
"Alhamdulillah, proses terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 berjalan sebagaimana kita harapkan," ungkap H. Paisal.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dilakukan berdasarkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Dumai dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Dumai.

Secara ringkas, rincian keuangan dalam rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 meliputi:

- Pendapatan: Prediksi jumlah pendapatan dalam Ranperda Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp2.176.286.824.036,00.
- Belanja: Prediksi total belanja pada rancangan peraturan daerah tersebut adalah sebesar Rp2.236.951.465.020,23.
- Surplus/Defisit: Total defisit tercatat sebesar Rp(-60.664.640.984,23).
- Penerimaan Pembiayaan: Sebesar Rp70.664.640.984,23.
- Pengeluaran Pembiayaan: Sebesar Rp10.000.000.000,00.
- Pembiayaan Netto: Sebesar Rp60.664.640.984,23.

Dengan demikian, total Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.246.951.465.020,23.

Lebih lanjut, H. Paisal turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam kepada pihak legislatif.

"Atas nama Pemerintah Kota Dumai, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai khususnya Badan Anggaran DPRD atas kerjasamanya selama ini," tambahnya.

Ia berharap kerjasama yang baik ini dapat terus terbina dan ditingkatkan di masa-masa mendatang, di mana detail rincian penganggaran disampaikan bersama dokumen dan lampiran yang tidak terpisahkan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh Wali Kota Dumai tersebut, materi ranperda ini selanjutnya perlu mendapat perhatian serius dari segenap anggota DPRD Kota Dumai yang tergabung di dalam fraksi-fraksi melalui pandangan umum masing-masing fraksi.

Sumber: dumaiposnews.com

Wako H. Paisal Hadiri Rapat Paripurna DPRD Dumai, Tutup Masa Persidangan III dan Buka Masa Persidangan I Tahun 2026

admin — Wed, 02 Sep 2026 09:30:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wali Kota Dumai H. Paisal didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Fahmi Rizal menghadiri Rapat Paripurna di kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Miswandi dan dihadiri 22 dari 35 anggota dewan sehingga dinyatakan kuorum.

Agenda utama rapat dewan hari ini meliputi penutupan Masa Persidangan Ketiga (Mei-Agustus) Tahun 2026, penyerahan laporan hasil kegiatan reses dan kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Kota Dumai kepada pimpinan DPRD, serta pembukaan Masa Persidangan Pertama (September-Desember) Tahun 2026.

Disampaikan Ketua DPRD Agus Miswandi, berdasarkan Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, tahun sidang dikelompokkan atas 3 masa sidang, yaitu persidangan pertama (September-Desember), kedua (Januari-April), dan ketiga (Mei-Agustus).

Selama Masa Persidangan Ketiga (Mei-Agustus) 2026, DPRD Kota Dumai telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- Rapat-rapat paripurna dilaksanakan sebanyak 14 kali.
- Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan lainnya meliputi Rapat Komisi I, II, dan III sebanyak 48 kali, Rapat Pansus sebanyak 7 kali, Rapat Banmus sebanyak 4 kali, serta Rapat Bapemperda sebanyak 7 kali.
- Surat masuk DPRD sebanyak 82 surat dan surat keluar sebanyak 339 surat.
- Surat masuk Setwan sebanyak 74 surat dan surat keluar sebanyak 105 surat.
- Menetapkan 16 Keputusan DPRD, 1 Keputusan Pimpinan DPRD, 6 Keputusan Sekretaris DPRD, 7 Berita Acara, dan 4 Nota Kesepakatan.

Memasuki masa persidangan baru, yakni Masa Persidangan Pertama (September-Desember) Tahun 2026, anggota DPRD Kota Dumai akan melaksanakan berbagai kegiatan meliputi pelaksanaan rapat-rapat AKD/Pansus/Hearing, kunjungan kerja komisi-komisi, kegiatan reses, serta kegiatan komisi dan fraksi.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil kegiatan reses oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD, yang diawali oleh Sutrisno (Fraksi NasDem), Dochlas Manurung (Fraksi Partai PDI Perjuangan), Agus Susanto (Fraksi Gerindra Plus), Ismun (Fraksi Golkar), M. Al Ichwan Hadi (Fraksi PKS), Idris (Fraksi Demokrat), hingga H. Salman (Fraksi Tuah Negeri).

Acara kemudian diteruskan dengan penyerahan laporan hasil kunjungan kerja oleh perwakilan komisi, yakni Edison (Komisi I), Anhar Rizky Siregar (Komisi II), dan Hj. Jufrida (Komisi III).

Seluruh rangkaian laporan kegiatan reses dan kunjungan kerja tersebut kemudian diserahkan secara resmi oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota Dumai H. Paisal di hadapan peserta rapat paripurna.Sumber: dumaiposnews.com

Wako H Paisal Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Perubahan APBD TA 2026

admin — Wed, 02 Sep 2026 08:33:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wali Kota Dumai, H. Paisal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada Selasa (1/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Wako H menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemko Dumai atas pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD Kota Dumai (Nasdem, PDI Perjuangan, Gerindra Plus, Golkar, PKS, Demokrat, dan Tuah Negeri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2026.

Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Dumai ini turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, pejabat struktural, serta undangan.

Dalam tanggapannya, atas nama Pemerintah Kota Dumai, Wako H. Paisal mengucapkan terima kasih dan setingginya penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD Kota Dumai yang telah memberikan pandangan umum, masukan, serta koreksi konstruktif terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2026.

"Kami sepakat bahwa Perubahan APBD ini merupakan instrumen penting untuk melakukan penyesuaian antara target pembangunan dengan perkembangan asumsi dan kondisi riil keuangan daerah," ungkapnya.

Menurutnya, seluruh masukan baik terkait optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, maupun aspirasi masyarakat dari hasil reses dan Musrenbang, menjadi bahan pertimbangan utama agar anggaran ini benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Terkait proyeksi pendapatan sebesar Rp2,17 Triliun dan belanja sebesar Rp2,23 Triliun, H. Paisal mengutarakan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pemungutan tanpa membebani masyarakat, serta memprioritaskan belanja pada program mendesak seperti penanganan dampak banjir, pelayanan dasar, dan percepatan infrastruktur.

"Mengenai proyeksi defisit dan pembiayaan netto sebesar Rp60,6 Miliar, kami pastikan pengelolaannya dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel," tambah orang nomor satu Dumai.

Lebih lanjut, ia mengatakan sumber pembiayaan telah melalui telaah matang terhadap kapasitas fiskal daerah, sehingga struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tetap berada dalam kondisi yang sehat, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Terakhir, kami mengharapkan dukungan dan sinergi berkelanjutan dari pimpinan serta anggota DPRD yang terhormat untuk turut bersama-sama mengawasi dan mengawal setiap alokasi anggaran, demi menyempurnakan Dumai sebagai Kota Idaman," pungkasnya.

Sumber: dumaiposnews.com

Perkuat Antisipasi Karhutla, Wakil Wali Kota Dumai Minta Stakeholder Bergerak Bersama

admin — Wed, 02 Sep 2026 08:31:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsigaan Karhutla yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Perhubungan, Selasa (01/09/2026).

Rapat yang dihadiri oleh Stakeholder tersebut merupakan koordinasi terkait pencegahan Karhutla yang dimana Tim dari Mabes TNI AD memberikan sosialisasi terkait Karhutla.

Ada beberapa dampak buruk yang ditimbulkan oleh Karhutla yaitu Kesehatan, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Edukasi. Diperlukan tindakan nyata masyarakat seperti hentikan bakar lahan, waspada sumber api, dan jaga sumber air.

Pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto menjelaskan bahwa tindakan mencegah Karhutla lebih tepat dan lebih efisien dalam penanganan Karhutla.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang dimana telah membantu dalam penanganan Karhutla ini, Koordinasi antar instasi terkait untuk terus dilakukan, dan juga terus beri himbauan untuk masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar", ucapnya.

Beliau juga berpesan kepada instansi terkait untuk terus selalu koordinasi kepada personil serta penanganan dilapangan dilakukan dengan semaksimal mungkin.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan sejak dini, jangan sampai kita terlambat bertindak ketika api sudah membesar, untuk itu, seluruh unsur harus saling berkoordinasi dan bergerak bersama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing,” harapnya.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Forkopimda, Para Camat dan Lurah, Unsur TNI dan Polri, BPBD, Damkar, Para Pimpinan Perusahaan, serta Para Relawan. Sumber: dumaiposnews.com

Wali Kota Dumai Pimpin Apel Kesiapsiagaan, Perkuat Antisipasi Karhutla dan Kamtibmas

admin — Tue, 01 Sep 2026 15:29:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wali Kota Dumai H. Paisal memimpin Apel Kesiapsiagaan yang bertempat di Taman Bukit Gelanggang, Selasa (01/09/2026).

Apel Kesiapsiagaan tersebut dalam rangka Menghadapi Perkembangan Keamanan Tertib Masyarakat (Kamtibmas) dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang ada di Kota Dumai.

Dalam arahannya Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan Kota Dumai memiliki potensi resiko Karhutla oleh karena itu dibutuhkan kesiapsiagaan oleh semua pihak.

"Deteksi dini adalah kunci, Para relawan yang telah berkontribusi kami ucapkan terima kasih, selalu berkoordinasi apabila ada Karhutla, perkembangan Kamtibmas adalah pondasi pembangunan, setiap persoalan dilapangan harus dilakukan dengan tindakan yang terukur", ucapnya.

Beliau juga berharp semua pihak harus siap dan selalu siaga dalam menghadapi Karhutla dan tetap menjaga kondusifitas yang ada di Kota Dumai.

"Seluruh pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terkoordinasi, sehingga risiko terjadinya kebakaran dapat ditekan serendah mungkin, untuk kondusifitas juga untuk selalu dijaga", harapnya.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Dumai beserta Jajaran melakukan peninjauan alat dan kendaraan Karhutla serta dilakukan juga pelepasan kepada personil yang bertugas.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Tim Penyuluh Karhutla Mabes AD, Forkopimda Kota Dumai, Ketua DPRD, Para Kepala OPD, Kepala Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera VI Dumai, serta Pimpinan Perusahaan serta Para Relawan. Sumber: dumaiposnews.com

Paripurna DPRD Dumai Sepakati Perubahan Propemperda 2026, Wawako Sugiyarto Tegaskan Komitmen Sinergi Eksekutif-Legislatif

admin — Tue, 01 Sep 2026 10:56:00 +0700+0700

BERKABAR.COM - Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda penjelasan dan persetujuan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor DPRD Dumai, Senin (31/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, didampingi Wakil Ketua DPRD, Bahari.

Dari total 35 anggota dewan, sebanyak 26 orang hadir sehingga rapat dinyatakan kuorum dan sah untuk mengambil keputusan.

Agenda utama rapat meliputi Penjelasan Bapemperda mengenai Perubahan Propemperda Kota Dumai Tahun 2026, permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota DPRD, serta penyampaian pendapat Wali Kota Dumai terhadap perubahan Propemperda tersebut.

Dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang disampaikan oleh Edwar Randa, diungkapkan bahwa perubahan Propemperda ini dilakukan untuk mengakomodasi usulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dari Pemerintah Kota Dumai.

Kedua Ranperda tersebut adalah:

- Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Dumai Tahun 2026-2056.

- Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam di Kecamatan Sungai Sembilan.

Selain itu, berdasarkan hasil rapat harmonisasi bersama Kanwil Kementerian Hukum Riau, Bapemperda juga merekomendasikan penarikan tiga Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Ranperda Perlindungan dan Pendistribusian Produk Lokal UMKM ke Toko Retail Modern, serta Ranperda Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3-untuk dikaji ulang dan disempurnakan agar selaras dengan batas kewenangan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota Bapemperda yang telah menuntaskan tahapan pembahasan.

Dengan masuknya usulan baru tersebut, komposisi Propemperda Kota Dumai Tahun 2026 kini menjadi 16 Ranperda.

"Atas khidmat tuan dan puan semua, Propemperda Kota Dumai Tahun 2026 kini menjadi 16 Ranperda, yang terdiri dari 6 Ranperda inisiatif Pemerintah Kota Dumai, 5 Ranperda inisiatif DPRD Kota Dumai, dan 3 Ranperda yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka," ujar Sugiharto.

Pemerintah Kota Dumai menyatakan dukungan penuh serta komitmen tinggi untuk bergandengan tangan bersama legislatif guna merampungkan pembahasan seluruh Ranperda tepat waktu pada tahun anggaran berjalan.

"Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif terhadap aturan nasional, serta benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan publik dan masyarakat Kota Dumai," pungkasnya.(rlsdiskominfotiksandumai)